Membaca Ketakutan Media The Economist terhadap Prabowo

oleh :
Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.

Jakarta, Kabariku – Artikel The Economist berjudul “Indonesia’s President is Jeopardising the Economy and Democracy” pada dasarnya bukan sekadar kritik terhadap Prabowo Subianto.

Tulisan itu sesungguhnya mencerminkan kecemasan yang lebih besar: ketakutan bahwa Indonesia sedang bergerak menjauh dari model demokrasi liberal yang selama dua dekade terakhir dianggap sebagai fondasi stabilitas politik dan ekonomi Asia Tenggara.

Kecemasan itu tidak sepenuhnya salah. Namun artikel tersebut juga memperlihatkan keterbatasan klasik cara pandang liberal-Barat dalam membaca negara berkembang yang sedang berusaha membangun kembali kapasitas negaranya.

Di titik inilah tulisan The Economist menjadi menarik, bukan hanya sebagai kritik politik, tetapi juga sebagai dokumen ideologis tentang bagaimana dunia Barat memandang Indonesia hari ini.

Bagian terkuat dari artikel tersebut sebenarnya terletak pada kritik fiskalnya. Dalam konteks ekonomi makro, kekhawatiran terhadap arah kebijakan Prabowo memang memiliki dasar yang serius.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan jaringan koperasi desa, ekspansi subsidi, serta berbagai proyek populis lainnya memang membutuhkan pembiayaan luar biasa besar.

Pada saat bersamaan, Indonesia sedang menghadapi tekanan eksternal berupa pelemahan harga komoditas, ketidakpastian geopolitik, pelemahan rupiah, dan meningkatnya beban pembayaran bunga utang.

Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi semacam ini berbahaya. Charles Kindleberger dalam Manias, Panics, and Crashes (1978) menjelaskan bahwa krisis ekonomi sering kali tidak muncul semata karena besarnya utang, tetapi karena hilangnya kepercayaan pasar terhadap kemampuan negara menjaga disiplin fiskal.

Di titik itu, psikologi pasar menjadi lebih menentukan dibanding angka statistik itu sendiri. Karena itu, ketika The Economist menyoroti kemungkinan pelebaran defisit dan ancaman penurunan peringkat kredit Indonesia, kekhawatiran tersebut tidak dapat dianggap sekadar propaganda anti-Prabowo.

Pasar global memang sangat sensitif terhadap tanda-tanda pelemahan institusi fiskal, terutama di negara berkembang.

Namun persoalannya, artikel tersebut terlalu cepat melompat dari kritik fiskal menuju kesimpulan tentang ancaman otoritarianisme. Seolah-olah ekspansi peran negara otomatis identik dengan kemunduran demokrasi. Di sinilah bias ideologis tulisan itu mulai terlihat.

Program MBG dibaca hampir sepenuhnya sebagai proyek populis. Padahal jika dilihat lebih mendalam, program ini jauh lebih besar daripada sekadar bantuan sosial elektoral.

Negara sedang mencoba membangun sistem distribusi pangan nasional berskala industrial: dapur sentral, rantai pasok, pengawasan gizi, distribusi harian, hingga integrasi koperasi desa dan logistik nasional.

Dalam bahasa Peter Evans dalam Embedded Autonomy (1995), ini merupakan upaya membangun kembali kapasitas negara melalui intervensi langsung terhadap sektor sosial-ekonomi strategis.

Prabowo tampaknya percaya bahwa legitimasi negara tidak cukup dibangun hanya melalui prosedur demokrasi elektoral, tetapi juga melalui kemampuan negara hadir secara nyata dalam kehidupan rakyat.

Cara berpikir seperti ini sebenarnya lebih dekat dengan tradisi developmental state Asia Timur dibanding populisme Amerika Latin.

Jepang pasca perang, Korea Selatan era Park Chung-hee, hingga Singapura di bawah Lee Kuan Yew juga memperlihatkan pola serupa: negara kuat, birokrasi dominan, disiplin sosial tinggi, dan keterlibatan negara yang agresif dalam pembangunan ekonomi.

Perbedaannya, negara-negara tersebut dibaca Barat sebagai kisah sukses pembangunan.

Sementara Indonesia hari ini lebih cepat dicurigai sedang bergerak menuju otoritarianisme.

Kecurigaan itu semakin besar karena keterlibatan militer dalam berbagai program pemerintahan Prabowo.

Tetapi lagi-lagi, artikel The Economist tampak gagal membedakan antara military-assisted state capacity dan military political domination.

Dalam konteks Indonesia, TNI adalah salah satu institusi dengan kapasitas logistik paling nyata yang dimiliki negara.

Ketika pemerintah ingin membangun ribuan dapur, gudang distribusi, sistem pengangkutan pangan, dan pengawasan operasional dalam waktu singkat, keterlibatan militer hampir tidak terhindarkan.

Persoalannya bukan apakah militer terlibat atau tidak, melainkan apakah ada batas yang jelas, pengawasan sipil yang kuat, audit yang transparan, dan mekanisme agar keterlibatan itu tidak berubah menjadi dominasi politik permanen.

Samuel Huntington dalam The Soldier and the State (1957) menekankan bahwa profesionalisme militer tidak ditentukan oleh absennya militer dari urusan sipil, tetapi oleh kejelasan batas fungsi dan subordinasi terhadap otoritas politik sipil.

Di titik ini, diskusi Indonesia semestinya bergerak pada desain pengawasan institusional, bukan sekadar ketakutan historis terhadap bayang-bayang Orde Baru.

Artikel The Economist juga terlalu personal dalam membaca Prabowo.

Hampir seluruh persoalan demokrasi Indonesia hari ini diproyeksikan sebagai produk karakter pribadi seorang mantan jenderal dengan masa lalu kontroversial.

Padahal pelemahan checks and balances, politik kartel, dominasi oligarki, hingga politisasi penegakan hukum sudah berlangsung jauh sebelum Prabowo menjadi presiden.

Vedi Hadiz dalam Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia (2010) justru menunjukkan bahwa setelah Reformasi, Indonesia tidak benar-benar keluar dari dominasi elite lama.

Yang berubah hanyalah pola distribusi kekuasaannya.

Demokrasi Indonesia berkembang menjadi sistem elektoral yang tetap dikuasai oleh konsolidasi elite politik dan ekonomi.

Karena itu, terlalu sederhana jika seluruh kecenderungan iliberal Indonesia hari ini diletakkan hanya di pundak Prabowo.

Ia mungkin mempercepat proses tersebut, tetapi ia bukan penciptanya.

Meski demikian, ada satu hal yang sangat tepat ditangkap oleh The Economist: kombinasi antara tekanan fiskal, konsentrasi kekuasaan, dan melemahnya oposisi memang dapat menjadi campuran berbahaya.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa krisis ekonomi hampir selalu berubah menjadi krisis politik.

Kejatuhan Soekarno didahului kehancuran ekonomi. Kejatuhan Soeharto dipicu krisis moneter.

Dalam konteks seperti itu, pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan nilai tukar, tetapi juga persoalan legitimasi politik.

Inilah tantangan terbesar pemerintahan Prabowo. Jika ia berhasil menjaga stabilitas fiskal sambil membangun kapasitas negara melalui MBG dan proyek-proyek sosialnya, ia mungkin akan dikenang sebagai arsitek baru negara kesejahteraan Indonesia.
Tetapi jika disiplin fiskal runtuh, rupiah terus melemah, dan ketidakpuasan sosial membesar, maka seluruh narasi tentang pembangunan negara kuat akan berubah menjadi tuduhan otoritarianisme yang jauh lebih sulit dibendung.

Pada akhirnya, artikel The Economist terlalu bias secara ideologis dan terlalu hitam-putih dalam membaca Prabowo.

Tetapi justru karena itu tulisan tersebut penting dibaca.

Ia menunjukkan bagaimana dunia internasional mulai memandang Indonesia: bukan lagi sekadar demokrasi muda yang menjanjikan, tetapi negara besar yang sedang dipertaruhkan arah masa depannya.*