Garut, Kabariku – Anggota DPRD Kabupaten Garut, Yuda Puja Turnawan, menyoroti pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dinilai belum berpihak kepada korban bencana hidrometeorologi.
Dalam keterangannya usai rapat bersama BPBD Garut, Kamis (23/4/2026), Yuda mengungkapkan bahwa anggaran BTT masih tersisa sekitar Rp20 miliar. Namun dari usulan yang masuk sebesar Rp7,5 miliar dari sejumlah SKPD, tidak terdapat alokasi untuk perbaikan rumah warga terdampak bencana.
“Ini yang sangat saya kecewakan. Dari Disperkim tidak ada satu pun usulan untuk perbaikan rumah warga yang terdampak bencana hidrometeorologi,” ujar Yuda.
Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan kurangnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat rentan, terutama lansia yang menjadi korban bencana.
Yuda mencontohkan kondisi memilukan yang dialami seorang lansia berusia 90 tahun, Mak In, warga Kampung Leuwi Letak, Desa Karamatwangi, Kecamatan Cikajang, yang rumahnya hancur akibat longsor saat hujan deras. Selain itu, ada pula Abah Eman di Karangpawitan yang rumahnya ambruk akibat hujan deras yang terjadi bersamaan dengan banjir di wilayah Desa Suci pada 16 April lalu.
“Bayangkan, lansia kehilangan rumah karena bencana, tapi tidak masuk dalam skala prioritas anggaran. Ini sangat memprihatinkan,” katanya.
Tak hanya itu, Yuda juga menyinggung kerusakan rumah warga di wilayah Pameungpeuk akibat angin puting beliung yang terjadi beberapa hari sebelumnya.
Menurutnya, sejak ditetapkannya status tanggap darurat bencana oleh Pemerintah Kabupaten Garut pada 18 April 2026, seharusnya seluruh perangkat daerah dapat memaksimalkan penggunaan BTT untuk penanganan dampak bencana, termasuk perbaikan rumah warga.
Yuda juga mengkritik belum terbentuknya forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), yang dinilai dapat menjadi solusi alternatif dalam menghimpun dana CSR dari berbagai perusahaan.
“Kalau forum TJSLP sudah terbentuk, dana CSR bisa diarahkan untuk membantu korban bencana seperti ini. Tapi sampai sekarang belum juga terbentuk,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini sebagian dana CSR, termasuk dari Bank BJB, justru diarahkan untuk kegiatan lain sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk penanganan bencana.
Yuda mengaku telah berupaya menghubungi Bupati Garut dan Sekretaris Daerah untuk menyampaikan hal ini, namun belum mendapat respons.
Sebagai solusi, Yuda mendorong Pemerintah Kabupaten Garut segera mencari sumber pendanaan alternatif jika BTT tidak dimanfaatkan untuk perbaikan rumah korban bencana.
“Kalau BTT tidak digunakan, harus ada solusi lain. Bisa dari Baznas, bisa dari CSR, yang penting masyarakat korban bencana ini tidak dibiarkan,” tegasnya.
Discussion about this post