Publik Tuntut Dampak Nyata WBBM, Pusdiklat APU-PPT Diminta Perkuat Peran Tekan Kejahatan Keuangan

Depok, Kabariku – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU-PPT) kembali mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Meski demikian, publik kini menuntut bukti nyata bahwa capaian tersebut benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menekan kejahatan keuangan.

Predikat WBBM dinilai tidak cukup berhenti sebagai simbol administratif atau penghargaan tahunan. Masyarakat menginginkan implementasi konkret berupa layanan bebas pungutan liar, proses yang cepat, transparan, serta hasil yang terukur.

Ukuran keberhasilan tidak lagi sebatas piagam, melainkan manfaat riil yang dirasakan pengguna layanan.

Kepala Pusdiklat APU-PPT, Akhyar Effendi, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan perbaikan berkelanjutan untuk menjawab ekspektasi publik.

“Harapan dan tuntutan masyarakat pengguna ini terus kami upayakan dan perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan predikat WBBM ini, kami berproses dan terus berbenah,” ujarnya. Selasa (31/3/2026).

Sebagai satu-satunya pusat pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang di Indonesia, Pusdiklat APU-PPT memegang peran strategis di tengah meningkatnya kompleksitas kejahatan keuangan, mulai dari korupsi, narkotika, hingga judi online.

Keberhasilan lembaga ini diukur dari sejauh mana para peserta-yang berasal dari aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan-mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam penanganan kasus nyata.

Sejak beroperasi pada 2018 hingga Maret 2026, Pusdiklat APU-PPT telah menyelenggarakan 334 batch pelatihan dengan total 11.984 lulusan.

Peserta berasal dari berbagai institusi, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, serta pihak pelapor lainnya.

Kontribusi lembaga ini dinilai turut mendukung pengungkapan sejumlah kasus besar melalui kolaborasi lintas lembaga.

Namun demikian, publik menilai capaian tersebut harus diiringi hasil yang lebih konkret, yakni kemampuan aparat dalam menutup ruang gerak pelaku kejahatan serta memutus aliran dana ilegal yang merugikan masyarakat.

Akhyar menambahkan, predikat WBBM harus menjadi titik awal untuk pembuktian, bukan garis akhir.

“Kami menyadari capaian ini adalah komitmen yang terus diuji. Evaluasi dan perbaikan akan dilakukan secara berkelanjutan agar tidak menjadi formalitas. Jika masyarakat belum merasakan manfaatnya, maka kami harus terus berbenah,” tegasnya.

Sementara itu, Inspektur PPATK, Nelson Daniel Parulian, mengapresiasi capaian tersebut sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Ia menilai keberhasilan mempertahankan WBBM merupakan bagian dari kontribusi nyata dalam upaya bela negara.

“Capaian ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Tantangan ke depan bukan sekadar menjaga predikat, tetapi memastikan keberadaan institusi ini benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Kedepan, tantangan utama Pusdiklat APU-PPT adalah memastikan setiap upaya pemberantasan kejahatan keuangan semakin efektif, sehingga peredaran uang ilegal dapat ditekan dan kehadiran negara sebagai pelindung masyarakat semakin nyata.*