Anggota Komisi IV DPR RI Dukung Tambahan Anggaran Pemulihan Pascabencana di Sumatera

Jakarta, Kabariku— Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T Danaparamita mendukung penuh usulan penambahan anggaran untuk pemulihan Pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang dilakukan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Wakil rakyat asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menyampaikan, kebutuhan anggaran tersebut untuk memastikan pemulihan berjalan menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam. Tanpa pemulihan yang cepat dan menyeluruh, roda perekonomian akan terhambat bergerak, lingkungan tidak terjaga dan aktivitas sosial akan terganggu.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sebagai informasi, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan kebutuhan anggaran besar untuk memulihkan pertanian pascabencana di Sumatera.

Pemerintah menyiapkan anggaran awal Rp1,49 triliun dan mengajukan tambahan Rp5,1 triliun untuk pemulihan komprehensif. Sementara, KKP mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,71 triliun.

“Kami mendukung upaya pemulihan wilayah pasca bencana, termasuk dukungan dalam pengajuan tambahan anggaran untuk kepentingan tersebut,” kata Sonny disela-sela rapat kerja bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian KKP dengan agenda ‘Membahas Upaya Pemulihan Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pasca Bencana di daerah terdampak’ di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Meski demikian, Sonny menekankan pentingnya validasi data yang akurat. Hal tersebut diperlukan guna mengetahui secara rinci kondisi, sosial ekonomi serta lingkungan yang harus segera diperbaiki dan memastikan keputusan terkait bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi didasari informasi yang faktual.

“Namun demikian. Saya meminta kepada para menteri (Menteri Pertanian, Menteri KKP, dan Menteri Kehutanan) untuk melakukan validasi data. Karena keputusan akan tepat jika data yang dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan/mencari solusi juga tepat,” ujar dia.

Lebih lanjut, Sonny juga mendorong agar penanganan pemulihan pascabencana sumatera dilakukan secara holistik dan terkoordinasi dengan baik antar lembaga Kementerian, hingga pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan semua aspek kehidupan masyarakat dan wilayah terdampak bisa ditangani secara komprehensif, terukur dan dapat pulih sepenuhnya serta kedepannya akan lebih tangguh.

“Dari apa yang disampaikan oleh para anggota komisi IV dari Dapil Aceh, Sumut, dan Sumbar. Proses pemulihan itu tidak sederhana dan perlu penanganan yang holistik, sehingga koordinasi antar seluruh lembaga adalah hal yang sangat perlu dilakukan,” kata dia.

“Tanpa koordinasi yang baik diantara lembaga yang ada, maka bisa dipastikan akan memperlama masa dampak bencananya,” sambung Sonny.

Selain itu, Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso) itu juga meminta agar seluruh stakeholder tersebut untuk melibatkan langsung masyarakat terdampak dalam proses pemulihan pascabencana.

“Hal lain yang penting juga untuk dilakukan adalah pelibatan masyarakat terdampak yang saat ini kehilangan mata pencaharian untuk ikut bekerja dalam proyek pemulihan bencana ini,” ujar dia.

Sonny menambahkan, agar nantinya program pemulihan pascabencana berjalan efektif, maka program tersebut harus memiliki indikator yang jelas, ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik, dan skala prioritas yang terstruktur dan tepat sasaran serta dilakukan dengan transparan.

“Tak kalah penting juga adalah indikator, ruang lingkup, serta prioritas dalam program pemulihan ini harus disampaikan secara jelas agar mudah dalam melakukan pengawasan dan evaluasinya,” ujar Sonny.

Dalam kesempatan ini, Sonny mewanti-wanti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni untuk fokus melakukan pemulihan dan langkah mitigasi agar bencana serupa tidak kembali terulang.

“Khusus kepada Menteri Kehutanan, selain harus fokus dalam upayanya melakukan pemulihan wilayah pasca bencana juga harus mulai melakukan antisipasi atau mitigasi atas kemungkinan adanya kebakaran hutan, mengingat sudah mulai ada penambahan titik hotspot di wilayah Indonesia,” tutupnya. (Alfi Dimyati)