Jakarta, Kabariku – PDI Perjuangan kembali menegaskan posisinya dalam perdebatan soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I, partai ini menyatakan tetap mendukung pilkada langsung sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal.
Sikap tersebut dibacakan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, dalam forum Rakernas I yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin, 12 Januari 2026. Dalam naskah keputusan rakernas, PDI Perjuangan menilai pilkada langsung merupakan fondasi penting bagi legitimasi pemerintahan daerah.
“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun,” kata Jamaluddin.
Ia menegaskan bahwa hak rakyat dalam menentukan kepala daerah tidak semestinya dikompromikan. Menurut Jamaluddin, partisipasi langsung warga dalam pilkada menjadi kunci kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sekaligus penyangga stabilitas politik di daerah.
Di sisi lain, PDI Perjuangan mengakui besarnya ongkos politik yang selama ini membebani kontestasi pilkada. Namun, alih-alih mengubah sistem pemilihan, partai tersebut memilih mendorong pembenahan tata kelola pemilu. Salah satunya melalui transformasi metode pemungutan suara dan penguatan integritas lembaga penyelenggara.
Jamaluddin menyampaikan, sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, partai mendorong pemanfaatan teknologi untuk menekan pembiayaan pilkada tanpa menggerus kualitas demokrasi. “Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik,” ujarnya.
Rekomendasi Rakernas I juga menempatkan isu pembatasan biaya kampanye sebagai perhatian utama. Menurut Jamaluddin, profesionalitas penyelenggara pemilu harus diperkuat agar seluruh tahapan pilkada berjalan adil dan transparan.
“Setiap tahapan Pilkada harus memastikan kedaulatan ada di tangan Rakyat, bukan pada kekuatan kapital. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, kita menjaga marwah demokrasi kita,” kata Jamaluddin.
Sikap PDI Perjuangan ini sekaligus menjadi respons terhadap menguatnya kembali wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Sejumlah partai parlemen, seperti Gerindra, Golkar, dan Demokrat, belakangan menyatakan dukungan terhadap opsi tersebut, meski sebelumnya sempat menyatakan penolakan.
Dengan tetap mempertahankan pilkada langsung, PDI Perjuangan menegaskan pilihannya untuk tidak mengikuti arus wacana pemilihan tidak langsung. Partai ini menilai, persoalan mahalnya pilkada seharusnya dijawab dengan reformasi teknis dan penegakan hukum, bukan dengan menarik kembali hak pilih dari tangan rakyat.
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post