Ketua WP KPK Dorong Sinergi KPK–Kejagung: Jangan Sampai Publik Lihat Ada Persaingan

Jakarta, Kabariku — Ketua Wadah Pimpinan (WP) KPK Yudi Purnomo mengatakan, pentingnya sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) di tengah mencuatnya isu sinergi antar-lembaga penegak hukum tersebut.

Menurutnya, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama, sehingga ego sektoral dan kesan persaingan seharusnya tidak muncul ke ruang publik.

“Saya berharap sinergi antara KPK dan Kejaksaan tetap dikedepankan, karena persoalan korupsi itu nomor satu. Koruptor sekarang semakin kuat, bahkan dengan bonus dan modus yang semakin canggih,” kata Yudi saat ditemui di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).

Ia menilai, kolaborasi antar lembaga mutlak diperlukan agar penegakan hukum mampu mengimbangi kompleksitas kejahatan korupsi saat ini.

Jangan Ada Kesan Persaingan

Yudi menekankan, publik tidak boleh menangkap kesan adanya rivalitas antara KPK dan Kejaksaan. Ia menilai, jika persaingan itu benar-benar terjadi, maka kedua lembaga justru akan sama-sama dirugikan.

“Jangan sampai ada kesan persaingan, karena kalaupun ada persaingan, pasti dua-duanya kalah. Yang menang jadi aral, yang kalah jadi agu,” ujarnya.

Yudi berpandangan, persoalan yang muncul belakangan ini lebih disebabkan oleh masalah komunikasi, bukan karena ada lembaga yang melampaui kewenangan atau kurang responsif.

“Bagi saya ini hanya masalah komunikasi saja. Enggak ada yang offside, enggak ada yang onside, enggak ada yang goal. Semua sama,” tandasnya.

Yudi menambahkan, yang terpenting dalam penanganan perkara korupsi adalah memastikan tidak terjadi kriminalisasi serta seluruh proses hukum didukung bukti yang kuat.

“Apalagi kalau pendekatannya hukum, buktinya harus lebih kuat dibandingkan penanganan perkara lain,” tuturnya.

Terkait kepemimpinan KPK periode saat ini, Yudi mengaku masih menyimpan optimisme, meski dalam kadar terbatas.

“Optimisme saya sekitar 60 persen, karena bagi saya belum banyak hal yang mereka lakukan. Masih banyak PR,” ungkapnya.

Ia menyoroti sejumlah pekerjaan rumah besar yang menurutnya harus segera diselesaikan, seperti penanganan kasus kuota haji hingga polemik tidak dipanggilnya Gubernur Sumatera Utara dalam salah satu perkara.

Menurut Yudi, kegagalan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut akan menyulitkan KPK dalam meningkatkan kepercayaan publik.

“Kalau PR ini tidak diputuskan, apa pun yang dilakukan pimpinan KPK akan sangat berat untuk menaikkan kepercayaan publik,” bebernya.

Meski demikian, Yudi mengapresiasi langkah KPK yang belakangan kembali aktif melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Ia menilai, OTT tetap menjadi instrumen penting dalam pemberantasan korupsi.

“OTT itu positif. Sebelumnya kan sempat menurun drastis. Ini menegaskan kepada publik bahwa OTT masih menjadi senjata andalan KPK,” tukasnya.

Yudi menegaskan, OTT memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi karena pelaku tertangkap tangan dan sulit mengelak.

“Dari OTT itu orang sudah tidak bisa mengelak lagi, karena buktinya ada, ketangkap basah,” jelasnya.

Ia menambahkan, OTT juga kerap menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus yang lebih besar.

“Dari jumlah kecil bisa berkembang jadi besar, dari pejabat kelas bawah bisa naik ke tingkat nasional. Semua bisa berkembang dari OTT,” tutupnya.