Presiden Prabowo Terima Laporan Mendagri Soal Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Jakarta, Kabariku – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/11/2025) malam, untuk menerima laporan terkini terkait stabilitas inflasi, kondisi ekonomi daerah, hingga progres percepatan pembangunan Papua.

Dalam pemaparannya, Tito menyebut inflasi nasional masih berada pada level yang terkendali. Ia melaporkan bahwa inflasi year-on-year tercatat 2,86 persen, sementara year-to-date berada di angka 2,1 persen.

“Artinya cukup terkendali baik, terutama sektor pangan juga malah menjadi penyeimbang deflasi,” ujarnya.

Salah satu komoditas yang menunjukkan perbaikan signifikan adalah beras, yang sebelumnya menjadi perhatian pemerintah.

Tito menyampaikan bahwa beras kini keluar dari daftar pangan bermasalah seiring semakin banyaknya daerah yang mengalami penurunan harga.

“Daerah-daerah yang mengalami penurunan (harga) makin banyak, yang mengalami kenaikan hanya sedikit sekali. Dan itu sudah dicover dengan baik saya kira oleh Menteri Pertanian Pak Amran, sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian juga Bulog bekerja sama dengan teman-teman Pemda,” tuturnya.

Meski demikian, Mendagri tetap mewaspadai kenaikan harga beberapa komoditas seperti bawang merah, cabai, dan telur ayam ras. Menurutnya, hal ini perlu diantisipasi terutama untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tito juga menyampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah yang rutin dibahas bersama Presiden. Ia mencontohkan Maluku Utara sebagai daerah dengan pertumbuhan tertinggi, sementara Papua Tengah mengalami kontraksi.

“Yang minus yaitu Papua Tengah. Saya sampaikan, beliau tanya kenapa penyebabnya, di antaranya karena adanya ekspor dari Freeport yang tertahan, adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor di mana produksinya mereka menjadi tertahan. Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika, itu mengalami kontraksi minus 8 persen,” jelasnya.

Selain itu, Tito melaporkan realisasi pendapatan dan belanja daerah per 23 November 2025.

Ia menyebut, pendapatan 552 daerah kini rata-rata mencapai 82–83 persen. Namun capaian belanja masih berada pada kisaran 68 persen.

“Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen gitu,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Tito juga menyampaikan berbagai isu strategis lainnya, termasuk dukungan Kemendagri terhadap program prioritas pemerintah serta perkembangan Komite Percepatan Pembangunan Papua.

Ia mengusulkan agar Presiden menerima jajaran komite tersebut bersama para kepala daerah se-Papua untuk mempercepat agenda pembangunan.

“Saya minta kepada Bapak Presiden berkenan untuk menerima mereka, sekaligus memberikan arahan. Kalau bisa serempak dengan para kepala daerah se-Papua dalam rangka percepatan pembangunan,” pungkasnya.***