Jakarta, Kabariku – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah untuk secara rutin memantau dan mengendalikan angka inflasi di wilayahnya masing-masing. Menurutnya, setiap fluktuasi inflasi di daerah akan berimbas langsung pada kondisi yang dirasakan masyarakat.
“Bapak, ibu sekalian, inflasi 5,32 (persen) dalam satu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur,” kata Tomsi dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).
Hal itu disampaikan Tomsi menyoroti beberapa daerah dengan angka inflasi tinggi. Sejumlah daerah dengan angka inflasi tertinggi, yakni Provinsi Sumatera Utara, Riau, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah.
Kemudian untuk tingkat kabupaten, yaitu Deli Serdang, Labuhanbatu, Pasaman Barat, Indragiri Hilir, dan Kerinci. Sedangkan kota terdapat Pematangsiantar, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Dumai, dan Baubau.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, angka inflasi nasional dari tahun ke tahun, yakni dari September 2025 terhadap September 2024 sebesar 2,65 persen. Sedangkan inflasi bulan ke bulan dari September 2025 terhadap Agustus 2025 sebesar 0,21 persen.
Guna mengendalikan angka inflasi, tambah Tomsi, pemda dapat belajar kepada daerah lainnya. Ini yang kondisi inflasinya lebih terkendali.
Ia meminta jajaran pemda untuk bekerja keras, rutin mengecek perkembangan harga di lapangan. Serta melakukan evaluasi program apabila daerahnya mengalami angka inflasi yang tinggi.
Tomsi berpesan sebagai pelayan publik, jajaran pejabat terkait di daerah perlu memastikan harga pangan tidak mengalami gejolak. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada rakyat.
“Kita bekerja di sini setiap minggu meluangkan waktu tiga jam untuk mengabdikan diri kepada masyarakat (melalui Rakor Pengendalian Inflasi). Berbuat yang terbaik supaya barang-barang, terutama yang kita konsumsi sehari-hari itu terjangkau dan tidak mengalami kenaikan yang tinggi,” ujarnya.
Tomsi mengapresiasi peran aktif dari pemda yang selama ini telah bekerja sama dalam mengendalikan harga komoditas pangan. Berbagai upaya yang dilakukan diketahui telah berhasil menurunkan harga sejumlah komoditas pangan seperti beras hingga minyak goreng.
Ia berharap pemda dapat semakin optimal dalam melakukan langkah konkret pengendalian, di antaranya melaksanakan operasi pasar murah, melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Lalu kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, serta mendorong gerakan menanam.
Selain itu, perlu pula merealisasikan belanja tidak terduga. Serta memberikan dukungan terhadap transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau kita kerja, kalau kita mau usaha (harga-harga pangan) bisa (terkendali). Sekali lagi, kalau kita bekerja dengan rajin, dengan gigih bisa,” ucapnya.
Discussion about this post