Jakarta, Kabariku – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dipastikan akan membentuk Komite Reformasi Polri pada pertengahan Oktober 2025, sebagai langkah strategis untuk mendorong pembenahan menyeluruh institusi Kepolisian.
Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan. Jumat (26/9/2025).
Menurut Yusril, pengumuman resmi pembentukan Komite Reformasi Polri akan dilakukan setelah Presiden Prabowo kembali ke Tanah Air usai menghadiri Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat.
“Nanti Pak Presiden kita tunggu beliau kembali dari luar negeri, dan saya kira paling lambat pertengahan Oktober sudah akan diumumkan komisi reformasi Kepolisian itu melalui Kepres,” ujar Yusril.
Mahfud MD dan Jimly Masuk Radar Komite Reformasi
Lebih lanjut, Yusril menyebutkan sejumlah tokoh nasional yang digadang-gadang akan masuk dalam susunan Komite Reformasi Polri, diantaranya Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie.
Komite ini akan bekerja selama beberapa bulan untuk melakukan kajian mendalam, yang puncaknya akan bermuara pada evaluasi terhadap Undang-Undang Kepolisian.
Yusril memastikan keberadaan Komite Reformasi Polri bentukan Presiden tidak akan berbenturan dengan Tim Transformasi Reformasi Polri yang baru saja dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Komite yang dibentuk Presiden akan melakukan kajian strategis dan menyeluruh, sementara tim yang dibentuk Kapolri akan bersifat teknis dan mendukung kerja Komite tersebut,” tutup Yusril.
Tim Transformasi Reformasi Polri Sudah Bergerak di Internal
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah menerbitkan Surat Perintah (Sprint) pembentukan tim reformasi Polri yang beranggotakan 52 perwira tinggi. Tim ini dipimpin oleh Komjen Chryshnanda Dwilaksana selaku Kalemdiklat Polri.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pembentukan tim tersebut merupakan bentuk responsibilitas dan akuntabilitas Polri dalam merespons kebutuhan perubahan institusi.
Tim akan bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan arah transformasi Polri ke depan.
“Tim ini akan berkolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder terkait dalam meramu langkah-langkah strategis menuju Polri yang modern, profesional, dan berintegritas,” ujar Trunoyudo.
Pembentukan Komite Reformasi Polri di bawah arahan langsung Presiden Prabowo menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius melakukan reformasi kelembagaan Polri secara menyeluruh, baik dari sisi hukum, kelembagaan, maupun tata kelola, demi menjawab tantangan keamanan dan penegakan hukum era baru.***
Discussion about this post