Dorong Transparansi, KPK Gandeng ASDP Perkuat Sistem Pengadaan dan Integrasi Data

Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong perbaikan sistem di tubuh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pascapenanganan perkara dugaan korupsi terkait kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh ASDP pada periode 2019–2022.

Sebagai langkah tindak lanjut, KPK bersama manajemen ASDP memetakan tiga program prioritas perbaikan, yakni pengadaan kapal baru, pengelolaan kapal, dan integrasi data manifest penumpang. Ketiga program tersebut diluncurkan dalam kick-off meeting di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Senin (28/7).

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Upaya perbaikan ini merupakan sinergi antara fungsi penindakan dan pencegahan KPK. Saat ini, kedeputian penindakan sedang menangani kasus di ASDP, sementara fungsi pencegahan masuk untuk memperkuat sistem agar kedepan tidak terulang kembali,” ujar Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK, Aminudin.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, menyambut baik kolaborasi ini. Ia menilai bahwa perbaikan tata kelola merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

“Saya sangat mengapresiasi keinginan bersama ini, agar tidak terulang kembali. Perbaikan sistem melalui sinergi dan kolaborasi pencegahan korupsi—baik dari pengadaan kapal, pengelolaan kapal (ship management), maupun integrasi manifest—jadi komitmen bersama ke depan,” tuturnya.

Fokus Perbaikan: Pengadaan, Pengelolaan, dan Integrasi Data

Program pengadaan kapal baru akan diarahkan pada penguatan regulasi serta benchmarking dengan praktik terbaik di kementerian/lembaga/BUMN lain. Sementara dalam pengelolaan kapal, perhatian difokuskan pada digitalisasi sistem informasi dan penyusunan pedoman manajemen yang lebih kokoh.

Adapun integrasi manifest penumpang diarahkan untuk mengoptimalkan penggunaan data kependudukan dalam validasi data, termasuk penyelarasan platform Ferizy milik ASDP dengan sistem milik Kementerian Perhubungan. Meski demikian, Aminudin menegaskan bahwa cakupan perbaikan tidak terbatas hanya pada tiga area tersebut.

“Kami akan sesuaikan, jadi tidak terbatas pada tiga perbaikan saja. Silakan sampaikan usulan, nanti akan dimatangkan bersama aspek-aspek yang akan diperbaiki. Ini harus jelas output-nya dan terdata agar memudahkan pengukurannya. Tapi yang penting, usulan tidak tumpang tindih dengan lembaga lain seperti BPKP,” tegasnya.

Tantangan dalam Implementasi

Wakil Direktur Utama ASDP, Yossianis Marcianis, turut memaparkan sejumlah tantangan, seperti belum adanya standar definisi ‘kapal baru’ serta tingginya biaya dan waktu pengadaan kapal dalam negeri dibanding impor.

“Di internal, masih ada beda pemahaman soal apa yang dimaksud ‘kapal baru’. Kalau orang kapal, kapal baru merupakan kapal yang lunas di awal. Di Pelni dan ASDP, pengadaan kapal baru adalah kapal yang diadakan baru, terlepas itu second atau rebuilding,” jelasnya.

Untuk integrasi manifest, Yossianis menerangkan bahwa ASDP sebagai penyedia platform tiket bekerja sama dengan operator penyeberangan, dan kini sedang mengupayakan integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. “Karena ASDP sebagai penyedia platform ticketing, sedangkan manifest seharusnya disediakan oleh operator layanan penyeberangan. Namun kami berkomitmen untuk melakukan perbaikan,” tambahnya.

Aminudin menutup pertemuan dengan menekankan pentingnya komitmen internal ASDP sebagai kunci sukses perbaikan tata kelola. “Perbaikan ini penting untuk mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi. Selain itu, perbaikan sistem dapat menjadi benteng dalam pengambilan keputusan direksi sekaligus menjadi tonggak integritas,” pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan ini Kasatgas Antikorupsi Badan Usaha KPK Rosana Fransisca beserta tim, serta jajaran direksi ASDP termasuk Wakil Dirut Yossianis Marcianis dan Direktur Operasi & Transformasi Rio Theodore Natalianto Lasse.