Tinjau Pembangunan IKN, Basuki Tekankan Kualitas dan Percepatan Jalan KIPP 1B-1C

Nusantara, Kabariku – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono meninjau langsung progres pembangunan jaringan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C, Sabtu (19/7/2025).

Peninjauan ini menjadi bagian dari pengawasan tahap kedua pembangunan IKN yang saat ini sedang dikebut pemerintah.

“Perlu diperhatikan betul kualitasnya. Pembangunan sudah terbilang cukup bagus. Dari target awal sebesar 6 persen, saat ini progres fisik telah mencapai 10 persen,” kata Basuki saat memberikan keterangan di lokasi.

Dalam kunjungannya, Basuki menyusuri berbagai paket pekerjaan peningkatan jalan yang tersebar dari Paket A hingga Paket G. Proyek ini mencakup pembangunan jalan sepanjang 12,2 kilometer dengan desain tipe ROW (Right of Way) 36 dan ROW 54 sebagai standar lebar jalur.

Basuki menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jalan sebagai tulang punggung konektivitas antarwilayah di IKN.

“Meski masa pelaksanaan proyek ini direncanakan selesai pada 31 Desember 2025, kita harus memastikan semua berjalan sesuai target dan standar mutu,” ujarnya.

KIPP 1B dan 1C merupakan kawasan strategis yang dirancang menjadi pusat kegiatan pemerintahan.

“Infrastruktur yang andal dan tepat waktu adalah prioritas utama. Ini yang akan memastikan pelayanan pemerintahan berjalan optimal ketika IKN mulai beroperasi penuh,” tambah Basuki.

Selain peninjauan progres fisik, Basuki juga memastikan kualitas pekerjaan tetap menjadi fokus utama.

“Kita ingin jalan yang dibangun ini bukan hanya selesai cepat, tapi juga tahan lama dan sesuai spesifikasi,” tegasnya.

Pemerintah menargetkan IKN sebagai simbol kemajuan Indonesia yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Pembangunan IKN mencakup berbagai sektor, mulai dari sarana pemerintahan, perumahan menteri, hingga fasilitas umum.

Ibu Kota Nusantara berlokasi di Kalimantan Timur, melintasi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan Undang-Undang IKN Nomor 3 Tahun 2022, luas wilayahnya mencapai 256.142 hektare.

Tahap pertama pembangunan IKN yang dimulai pada 2022-2024 telah menuntaskan berbagai infrastruktur dasar, antara lain air minum, listrik, teknologi informasi, dan pengolahan limbah.

Tahap ini juga mencakup penyelesaian pembangunan Istana Presiden, perkantoran pemerintahan, dan perumahan menteri di KIPP.*