JK: Berdasarkan UU, Empat Pulau yang Disengketakan Sah Milik Aceh

Jakarta, Kabariku – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang, empat pulau yang saat ini disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara merupakan bagian sah dari wilayah Aceh. Keempat pulau itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.

“Secara formal dan historis, empat pulau itu masuk wilayah Singkil, Provinsi Aceh,” ujar JK dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu (16/6).

JK merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Undang-undang ini, kata JK, menjadi dasar hukum tertinggi yang secara jelas menetapkan batas wilayah Aceh, termasuk empat pulau yang kini menjadi sengketa.

Ia juga menyinggung bahwa perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki tahun 2005 merujuk pada batas wilayah Aceh sebagaimana ditetapkan dalam UU tersebut, bukan pada keputusan administratif lain.

“UU itu ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan secara hukum masih berlaku. Letaknya mungkin dekat Sumut, tetapi secara hukum dan sejarah, pulau-pulau itu milik Aceh,” ujarnya.

JK juga menyoroti Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menyebut empat pulau tersebut masuk wilayah Sumut. Menurutnya, keputusan itu tidak bisa membatalkan atau mengubah ketentuan undang-undang.

“UU lebih tinggi dibanding Kepmen. Kepmen tidak bisa mengubah UU,” tegasnya.

Meski menghormati keputusan Mendagri Tito Karnavian yang dinilai mempertimbangkan faktor efisiensi dan jarak geografis, JK mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan aspek historis dan legalitas yang sahih.

Terkait wacana pengelolaan bersama pulau-pulau tersebut oleh Aceh dan Sumut, JK menilai hal itu sulit diterapkan. “Tidak ada daerah yang bisa kelola sumber daya alam bersama-sama, apalagi kalau tidak ada potensi strategis di dalamnya,” ucapnya.

Ia berharap pemerintah dapat menangani persoalan ini secara bijak dan mengedepankan prinsip keadilan serta konstitusionalitas.

“Ini isu sensitif, maka kita berharap pemerintah dapat menyelesaikannya secara adil dan berdasarkan hukum yang berlaku,” pungkas JK.***