Tantangan Besar Pemimpin Baru Pasca Pilkada 2024

oleh :
Yaman Suryaman, SE., M.Si., Ph.D
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Garut

Menghadapi Budaya PNS, Korupsi, dan Carut-Marut Tata Kelola Pemerintahan

Kabariku- Setelah Pilkada serentak 2024, pemimpin-pemimpin baru di berbagai daerah Indonesia menghadapi tantangan berat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Tidak hanya soal merancang kebijakan baru, namun mereka juga harus menghadapi masalah struktural yang sudah mendarah daging dalam sistem pemerintahan daerah.

Beberapa tantangan utama yang harus segera diatasi adalah budaya tidak baik sebagian PNS yang masih mengakar, korupsi yang masif dan sistematis, serta kinerja aparatur negara yang lebih berorientasi pada pencapaian angka diatas kertas daripada hasil nyata di lapangan.

Selain itu, tata kelola pemerintahan yang buruk atau governance yang carut marut menjadi pekerjaan rumah besar bagi kepala daerah yang baru terpilih.

1. Budaya PNS yang Masih Mengakar

Salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh pemimpin baru adalah mengubah budaya birokrasi dikalangan PNS. Banyak pejabat pemerintah daerah yang masih terjebak dalam rutinitas birokrasi yang kaku dan tidak efisien.

Misalnya, budaya “nunggu panggilan” yang menghambat inisiatif dan kreativitas para PNS.

Dalam banyak kasus, pejabat tidak merasa terdorong untuk melakukan inovasi atau pelayanan yang lebih baik karena adanya ketidakjelasan sistem penghargaan bagi kinerja yang berprestasi.

Contoh Kasus: Dibeberapa daerah, seperti Kabupaten Cirebon, perubahan sistem pemerintahan baru menghadapi tantangan besar dalam membangun budaya kerja yang lebih produktif dan melayani.

Kepala daerah baru yang terpilih harus menghadapi tantangan mengatasi rutinitas kerja yang tidak efektif dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang sempat renggang.

2. Korupsi Masif dan Sistematis

Korupsi menjadi masalah yang masih merajalela di berbagai daerah, meskipun upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui lembaga-lembaga seperti KPK. Praktik korupsi yang terjadi tidak hanya pada level pejabat tinggi, tetapi juga menyusup hingga ke tingkat birokrasi yang lebih rendah.

Korupsi yang sistematis ini melibatkan persekongkolan antar pihak yang memiliki kekuasaan, baik di pemerintah maupun dunia usaha.

Contoh Kasus: Di tahun 2024, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah terjadi di beberapa daerah, termasuk kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Langkat yang melibatkan oknum pejabat dan pengusaha setempat.

Kasus ini menggambarkan betapa kuatnya praktik korupsi yang masih terjadi di daerah-daerah dengan tata kelola yang lemah.

3. Kinerja PNS yang Berorientasi pada Capaian Kinerja di Atas Kertas

Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh pemimpin daerah adalah kinerja PNS yang hanya mengacu pada capaian angka-angka di atas kertas.

Banyak pejabat yang lebih fokus untuk memenuhi target-target administratif tanpa memperhatikan kualitas dan dampak dari pelayanan publik yang diberikan.

Hal ini menyebabkan kebijakan yang diambil menjadi tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

Contoh Kasus: Di Kota Surabaya, meskipun terdapat berbagai program unggulan, terdapat keluhan dari masyarakat terkait kualitas pelayanan publik yang kurang optimal, meski data menunjukkan kinerja yang memenuhi target administrasi.

Pemimpin baru harus mampu merombak sistem ini dengan cara yang lebih holistik dan berdampak langsung kepada masyarakat.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Carut-Marut

Tata kelola pemerintahan yang buruk di berbagai daerah sering kali menjadi hambatan besar dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.

Banyak daerah yang masih menghadapi ketimpangan dalam distribusi anggaran, ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan, serta ketidakjelasan dalam peran dan fungsi antar lembaga.

Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan dan ketidakpastian dalam implementasi program.

Contoh Kasus: Kasus tumpang tindih kebijakan terjadi di Kabupaten Banyuwangi, dimana implementasi program pembangunan infrastruktur yang tidak terkoordinasi dengan baik antara Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Pemukiman menyebabkan pemborosan anggaran dan keterlambatan proyek.

Pemimpin baru harus segera mengatur ulang dan mengklarifikasi kewenangan dan tanggung jawab antar lembaga untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

5. Solusi dan Langkah-langkah Kedepan

Untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas, pemimpin daerah perlu melakukan langkah-langkah konkret yang meliputi:

•Reformasi Birokrasi: Membenahi sistem rekrutmen dan promosi PNS, serta memastikan adanya insentif bagi mereka yang menunjukkan kinerja unggul.

•Pemberantasan Korupsi: Memperkuat pengawasan internal di setiap level pemerintahan dan bekerja sama dengan KPK untuk membentuk sistem yang transparan.

•Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Mengedepankan pelayanan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan hanya untuk memenuhi target administratif.

•Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan: Menyusun kebijakan yang lebih terintegrasi antar lembaga dan memastikan adanya sinergi dalam pengelolaan anggaran serta kebijakan pembangunan.

Kesimpulan

Pilkada 2024 tidak hanya menjadi ajang pergantian pemimpin, tetapi juga momen penting untuk membawa perubahan besar dalam cara pemerintahan dijalankan.

Dengan tantangan yang kompleks seperti budaya PNS yang kaku, korupsi yang masif, dan tata kelola pemerintahan yang buruk, pemimpin baru diharapkan mampu melakukan reformasi yang signifikan.

Hanya dengan komitmen kuat terhadap perubahan dan keberanian untuk mengatasi masalah struktural ini, pemerintah daerah dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang maksimal.***

Referensi:
•Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). Laporan Tahunan KPK 2023.
•Badan Kepegawaian Negara (BKN). (2023). Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara di Indonesia.
•Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Daerah.

Red/K.101