JAKARTA, Kabariku- Mafia Tanah dengan dampak hebatnya, selain merugikan negara, masyarakat yang diserobot tanahnya juga kerap dikriminalisasi oleh Mafia Tanah.
Pada akhir 2021, Presiden menginstruksikan kepada Kapolri untuk mengusut tuntas kasus mafia tanah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, namun gagal dan bahkan beberapa kasus mafia tanah dibekingi oleh oknum Polri.
Selain itu, Komisi III DPR RI pun beberapa waktu lalu menyatakan, mendesak Polri untuk segera memberantas mafia tanah. Sebab, Komisi III DPR RI rutin mendapatkan laporan dari masyarakat terkait maraknya mafia tanah di seluruh provinsi yang dikunjungi.
23 Mei 2022, Presiden Jokowi pun akhirnya, memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD untuk tindak tegas mafia tanah.
Mahfud menyebut, masih banyak mafia tanah yang mengklaim hak atas tanah milik masyarakat maupun negara.
Bahkan tidak sedikit dari mereka yang bahkan tiba-tiba memenangkan proses di Pengadilan hingga ke tingkat Mahkamah Agung atas lahan yang diklaimnya .
“Mulai bekerja melawan Mafia Tanah itu dari Kebijakan Kepolisian, Pak Menko harus sarankan Kapolri atau Kabareskrim keluarkan Surat Edaran dalam menanggani kasus tanah,” kata Penasihat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Beathor Suryadi. Minggu (29/5/2022).
Menurutnya, Polisi jangan hanya menerima Laporan Polisi (LP) Pengusaha aja, lalu datang ke Lokasi, menembak, bahkan menangkap dan penjarakan warga.
“Polisi juga harus proses LP warga atas pengusaha yang merampok dan merampas tanah warga,” tukasnya.
BaeThor Suryadi menjelaskan, Setidaknya Surat Edaran itu serupa dengan Jaksa Agung Muda tahun 2013. Surat Edaran itu mengingatkan para Jaksa Penuntut Umum untuk memperioritaskan kasus sengketa, konflik atau perampasan tanah melalui Sidang Perdata.
“Dimana para pihak harus membuktikan dokumen kepemilkikan nya atas lahan tanah tersebut, proses Adu Data ini akan menjawab terang benderang kepemilikan lahan,” bebernya.
Diketahui, Tahun 2013, Jaksa Agung Muda Pidana Umum mengeluarkan Surat Edaran No B.130/E/Ejp/01/2013 agar semua Jaksa melakukan Sidang Perdata sebelum menggelar sidang pidana dalam kasus perkara tanah.
Namun dalam prosesnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) justru melaksanakan Pengadilan Pidana.
“Surat Edaran JAMPidum itu harus dicontoh pihak Kepolisian agar penjara tidak dipadati oleh warga pemilik tanah yang dijebloskan Polisi atas LP Pengusaha,” tegas BeaThor Suryadi.
Sebagai Penasihat FKMTI berharap Menko Polhukam dapat menjalankan amanat Presiden melawan Mafia Tanah.
“Jika Pak Menko Mahfud mampu menjalankan ini, maka Perintah Presiden 23 Mei 2022 itu akan berhasil melawan Mafia Tanah di NKRI Ini,” tutupnya.***
Red/K.101
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post