Evaluasi Kabinet Prabowo, Pengamat: Reshuffle atau Risiko Turun Kepercayaan Publik

Jakarta, Kabariku – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah berjalan hampir satu setengah tahun menghadapi sorotan tajam dari publik. Berbagai kritik muncul terkait kinerja kabinet, mulai dari ukuran kabinet yang dinilai terlalu besar hingga komposisi menteri yang dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan profesional.

Pengamat politik dan pegiat kebijakan publik, Andrianto Andri, menilai wacana reshuffle kabinet mencuat seiring meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi politik dan ekonomi nasional.

Menurutnya, setelah lebih dari 15 bulan berjalan, publik belum merasakan perbaikan signifikan, khususnya di sektor ekonomi dan kesejahteraan. Tekanan hidup yang dirasakan masyarakat justru dinilai semakin berat.

“Desakan untuk dilakukan reshuffle kabinet semakin kuat dan ini seharusnya direspons positif oleh Presiden,” ujar Andrianto dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Kritik Kinerja dan Komposisi Kabinet

Andrianto menilai kabinet saat ini belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi publik. Ia juga menyoroti masih kuatnya pengaruh tokoh-tokoh dari pemerintahan sebelumnya di lingkar kabinet.

“Terlihat ada nuansa kompromi politik yang kuat, termasuk keberlanjutan figur-figur lama yang dinilai publik tidak menunjukkan kinerja optimal,” katanya.

Ia menambahkan, sejumlah menteri dinilai tidak mampu merespons dinamika global maupun tekanan ekonomi domestik secara efektif, sehingga memperburuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.

Sorotan terhadap Sejumlah Menteri

Secara khusus, Andrianto menyinggung beberapa nama menteri yang menurutnya layak dievaluasi, antara lain Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, dan Erick Thohir.

Ia mengkritik rekam jejak kebijakan, termasuk isu impor dan perlindungan industri dalam negeri, serta menilai tidak ada terobosan signifikan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Selain itu, ia juga menyoroti kinerja beberapa kementerian lain yang dinilai minim terobosan dan kurang terdengar kontribusinya di ruang publik.

Dalam pandangannya, kritik publik juga tidak lepas dari persepsi adanya praktik yang mengarah pada konflik kepentingan dan tata kelola yang belum optimal di sejumlah sektor.

Ia menilai, evaluasi menyeluruh terhadap kabinet menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan efektivitas pemerintahan ke depan.

Dorongan Langkah Tegas Presiden

Andrianto menegaskan bahwa momentum reshuffle harus dimanfaatkan sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.

“Sudah saatnya Presiden mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi total dan mengganti menteri-menteri yang tidak menunjukkan kinerja optimal,” ujarnya.

Ia menutup dengan menekankan bahwa keputusan politik tersebut akan sangat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan ke depan.

“Jadi inilah saatnya Pak Prabowo lakukan cuci gudang kabinet. Segera putus hubungan dengan menteri-menteri titipan Jokowi dan putus hubungan dengan menteri-menteri yang tidak punya kinerja yang baik. Segera lakukan reshuffle hari ini atau tidak sama sekali mendapatkan dukungan publik,” tandasnya.*