KPK Tanggapi Praperadilan Ketiga Indra Iskandar di Kasus Pengadaan Rumjab DPR

Jakarta, Kabariku – Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana rumah jabatan anggota DPR. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah terdaftar dengan nomor perkara 31/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL.

Permohonan praperadilan diajukan pada Jumat, 27 Februari 2026, dengan sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9 Maret 2026.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka sebagai bagian dari prinsip negara hukum.

“KPK menghormati pengajuan praperadilan yang kembali diajukan oleh tersangka IS selaku Sekjen DPR terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI,” kata Budi saat dikonfirmasi, Minggu (8/3/2026).

Menurutnya, upaya praperadilan merupakan hak hukum setiap pihak untuk menguji aspek formil dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik.

Meski permohonan tersebut telah diajukan hingga tiga kali, KPK tetap memandangnya sebagai mekanisme kontrol dalam sistem peradilan pidana.

“KPK tetap menghormati praperadilan sebagai bagian dari mekanisme kontrol dalam sistem peradilan pidana,” ujarnya.

KPK menegaskan seluruh proses penyidikan dan penetapan tersangka dilakukan secara profesional, berdasarkan alat bukti yang cukup serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penanganan perkara ini, auditor negara juga telah mengonfirmasi adanya kerugian keuangan negara akibat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka.

Budi menyatakan, melalui Biro Hukum, KPK akan menyiapkan jawaban untuk menghadapi proses praperadilan dengan memaparkan dasar hukum serta fakta-fakta penyidikan yang telah diperoleh.

Lembaga antirasuah itu juga memastikan penanganan perkara tetap berjalan secara akuntabel dan transparan.

“KPK juga mengajak masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan perkara ini sebagai bagian dari fungsi kontrol publik terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi,” katanya.

Gugatan Satus Tersangka dan Pemulihan Hak

Dalam permohonannya, Indra Iskandar meminta Majelis Hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. Ia juga meminta pengadilan memerintahkan KPK menghentikan penyidikan, mencabut larangan bepergian ke luar negeri, serta memulihkan hak-haknya.

Permohonan ini merupakan yang ketiga kalinya diajukan oleh Indra. Dua permohonan praperadilan sebelumnya sempat diajukan, namun kemudian dicabut.

Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun 2024, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, termasuk Indra Iskandar. Meski telah menyandang status tersangka sejak 2024, hingga kini Indra belum ditahan.

Kasus tersebut berkaitan dengan pengadaan meubelair untuk rumah jabatan anggota DPR. Saat masih berada pada tahap penyelidikan, tim KPK telah meminta keterangan Indra pada 31 Mei 2023.

Selain Indra, KPK juga sempat mencegah sejumlah pihak bepergian ke luar negeri, di antaranya Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI Hiphi Hidupati, Direktur Utama PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho, Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan Sidabutar, Direktur Operasional PT Avantgarde Production Kibun Roni, Project Manager PT Integra Indocabinet Andrias Catur Prasetya, serta pihak swasta Edwin Budiman.

Baca juga :