Usai Diperiksa KPK, Dito Ariotedjo Tegaskan Tak Ada Pembahasan Kuota Haji saat Lawatan ke Arab Saudi

Jakarta, Kabariku— Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memastikan tidak ada pembahasan spesifik mengenai kuota haji saat kunjungan kerja ke Arab Saudi bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Alhamdulillah, tadi pemeriksaan sudah selesai. Saya menerima semuanya dan menjawab apa pun yang diperlukan. Saya sangat menghargai proses ini,” ujar Dito kepada awak media usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (23/1/2026).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Menurutnya, penyidik KPK lebih banyak mendalami secara detail agenda kunjungan kerja ke Arab Saudi, termasuk pertemuan bilateral dengan pemerintah setempat.

“Saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi. Semua sudah saya jelaskan secara rinci dan semoga bisa membantu KPK dalam proses pendalaman perkara,” katanya.

Dito menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan lawatan resmi kenegaraan yang mencakup forum internasional dan pertemuan bilateral dengan Kerajaan Arab Saudi. Dalam agenda itu, sektor olahraga menjadi salah satu fokus kerja sama.

“Waktu itu ada forum dunia dan juga pertemuan bilateral. Olahraga menjadi salah satu sektor kerja sama. Ada pembahasan MoU yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga, tidak hanya Kemenpora,” jelasnya.

Pertemuan bilateral, lanjut Dito, dilakukan langsung dengan Crown Prince sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

Terkait isu kuota haji yang menyeret namanya, Dito menegaskan bahwa tidak ada pembahasan khusus mengenai jumlah kuota haji dalam pertemuan tersebut.

“Tidak ada pembahasan spesifik soal kuota haji. Namun memang dalam pertemuan bilateral, Perdana Menteri MBS menawarkan kepada Indonesia bantuan apa saja yang dibutuhkan,” ujarnya.

Dalam pembicaraan tersebut, Dito menyebut sejumlah isu strategis turut dibahas, seperti investasi dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Soal haji, lanjut Dito, pembahasannya bersifat umum dan lebih menekankan pada aspek pelayanan, bukan kuota.

“Pembicaraan soal haji itu dalam konteks pelayanan, karena kebutuhan Indonesia memang besar. Tapi tidak ada pembahasan soal angka atau kuota secara spesifik,” tegasnya.

Dito juga menepis anggapan adanya transaksi atau tukar-menukar kepentingan antar kementerian terkait kuota haji.

“Ini murni diplomasi antarnegara. Tidak ada tukar-menukar. Penambahan kuota haji tidak ada hubungannya dengan sektor lain,” katanya.

Ia menambahkan, dalam pemeriksaan tersebut dirinya tidak ditanya soal penghapusan data dalam perusahaan travel haji dan umrah Maktour Travel.

Ia juga memastikan, tidak berada di lokasi pertemuan lain yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

“Tidak, tidak ditanyakan sama sekali (penghapusan data). Saya juga tidak berada di lokasi itu. Waktu itu saya masih di Jakarta,” ujar Dito.

Meski demikian, Dito menegaskan kesiapannya untuk kembali memenuhi panggilan penyidik jika dibutuhkan.”Kalau dipanggil lagi, tentu saya siap,” pungkasnya.