Jakarta, Kabariku – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
Mendagri Tito menekankan, kewajiban tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan sanksi tegas bagi Kepala Daerah yang mengabaikannya.
“Program strategis nasional wajib didukung kepala daerah. Ada sanksinya jika tidak mendukung,” ujar Mendagri Tito Karnavian melalui keterangan Kemendagri, dikutip Senin (3/11/2025).
Tito menjelaskan, ketentuan mengenai kewajiban kepala daerah dalam melaksanakan PSN diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 67 dan Pasal 68.
Pasal 67 menyebutkan bahwa kepala daerah wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta UUD 1945, menjaga keutuhan NKRI, menaati peraturan perundang-undangan, menjaga etika dan norma pemerintahan, melaksanakan program strategis nasional, serta menjalin kerja sama dengan instansi vertikal dan perangkat daerah.
Sementara itu, Pasal 68 mengatur sanksi administratif bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan PSN. Sanksi tersebut dimulai dari teguran tertulis, hingga pemberhentian sementara atau tetap apabila teguran tidak diindahkan.
“Ini bukan sekadar imbauan, tapi perintah konstitusional yang wajib dijalankan seluruh kepala daerah,” tegas Tito.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa PSN merupakan program prioritas Presiden yang harus dijalankan oleh semua kepala daerah.
Beberapa program yang termasuk dalam PSN antara lain: Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Penyediaan 3 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan
Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Menurut Tito, keberhasilan PSN akan sangat bergantung pada dukungan aktif dari pemerintah daerah, karena banyak program strategis nasional yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di tingkat lokal.
Pengamat: Arahan Mendagri Tepat Secara Hukum dan Konstitusional
Menanggapi hal tersebut, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Yahnu Wiguno Sanyoto, menilai pernyataan Mendagri bukan bentuk tekanan terhadap kepala daerah, melainkan penegasan tanggung jawab konstitusional mereka.
“Secara yuridis, langkah Mendagri ini tepat karena berlandaskan regulasi yang berlaku,” kata Yahnu Wiguno Sanyoto.
Menurut Yahnu, pendekatan hukum memang perlu diterapkan untuk memastikan pelaksanaan PSN berjalan efektif. Namun, ia mengingatkan pentingnya pendekatan kolaboratif dan koordinatif agar semangat otonomi daerah tidak tereduksi.
“Kepala daerah memang dipilih langsung oleh rakyat, tapi mereka tetap bagian dari sistem pemerintahan nasional,” jelasnya.
Yahnu menilai, arahan Tito Karnavian menunjukkan pendekatan moderat atau jalan tengah, yang berupaya menyeimbangkan pelaksanaan kebijakan pusat dengan penghormatan terhadap kemandirian daerah.
“Pendekatan seperti ini penting agar PSN bisa berjalan efektif tanpa menimbulkan resistensi di daerah,” pungkas Yahnu.***
Discussion about this post