Pusat Kebijakan Strategis Kementerian Kehutanan menyelenggarakan kegiatan Feedback atas Hasil Self-Assessment Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Bidang Kehutanan Tahun 2025 yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari tahapan self-assessment dan verifikasi dalam upaya peningkatan kualitas kebijakan publik serta reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kehutanan.
Kepala Pusat Kebijakan Strategis, Muh. Ahdiyar Syahrony, menyampaikan bahwa IKK merupakan indikator penting dalam sistem reformasi birokrasi nasional. “Indeks Kualitas Kebijakan menjadi instrumen untuk memastikan kebijakan strategis sektor kehutanan disusun berbasis data, berorientasi hasil, dan mendukung pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Pengukuran IKK kini dilakukan setiap tahun, berbeda dari periode sebelumnya yang dua tahunan. Tahun 2025 ini, tiga kebijakan strategis menjadi fokus penilaian, yaitu Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), serta Konservasi SDAE yang berfokus pada penyelesaian kegiatan terbangun di KSA, KPA, dan Taman Buru.
Ketiga kebijakan tersebut merepresentasikan upaya Kementerian Kehutanan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan, berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Ke depan, penilaian IKK akan dilakukan secara bergilir pada unit kerja Eselon I lainnya agar seluruh unit turut berperan dalam peningkatan mutu kebijakan.
Hasil sementara dari LAN menunjukkan indikasi positif, antara lain meningkatnya transparansi, partisipasi publik, serta efektivitas kebijakan. Namun, hasil akhir masih akan ditetapkan setelah pembahasan oleh board member LAN secara nasional. “Kami bersyukur hasil sementara menunjukkan tren positif. Ini buah dari kerja keras seluruh unit yang berkomitmen memperkuat kualitas kebijakan,” jelas Ahdiyar.
Pada 2024, Kementerian Kehutanan meraih nilai 73,86 poin (kategori baik). Tahun 2025 ditargetkan meningkat menjadi 74 poin, dengan proyeksi 75,5 poin pada 2026. Meski bobot IKK hanya sekitar 1,5 persen dalam total skor reformasi birokrasi, kualitas kebijakan tetap menjadi prioritas utama.
Pusat Kebijakan Strategis berharap hasil feedback dari LAN dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ke depan, sekaligus memperkuat posisi Kementerian Kehutanan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis kinerja.***
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post