Kemenkop Dorong Koperasi Jadi Solusi Krisis Perkotaan dan Hunian Rakyat

Jakarta, Kabariku – Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat koperasi sebagai instrumen utama dalam menjawab tantangan krisis di kawasan perkotaan, mulai dari keterbatasan hunian, ketimpangan ekonomi, hingga menurunnya daya dukung sosial di wilayah padat penduduk.

Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menyatakan bahwa koperasi memiliki peran strategis sebagai model ekonomi kolaboratif yang mampu mengatasi akar persoalan perkotaan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Hak atas hunian layak adalah bagian dari keadilan sosial. Melalui Koperasi Jasa Jaringan Perumahan Rakyat (JAPRA), kita ingin menjadi solusi konkret dalam menyediakan hunian terjangkau,” kata Ferry di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Ferry menjelaskan, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM akan menjadi mitra pendukung JAPRA dalam memperluas akses pembiayaan dan memperkuat model usaha koperasi di sektor perumahan rakyat.

Selain itu, program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih juga akan dikolaborasikan untuk memperkuat ekonomi lokal di kawasan perkotaan. Menurut Ferry, penyelesaian krisis perkotaan tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus melibatkan sinergi antara masyarakat sipil, dunia usaha, dan pemerintah.

Hingga kini, sedikitnya 22 koperasi perumahan telah memperoleh fasilitasi pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk model perumahan gotong royong yang sudah berjalan di Yogyakarta, Jakarta, Pemalang, dan Gorontalo.

Di samping itu, program ketahanan pangan dan energi rakyat juga tengah dikembangkan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat kemandirian masyarakat.

“Kesejahteraan hanya dapat dicapai melalui semangat kebersamaan dan gotong royong. Koperasi menjadi wadah ekonomi rakyat yang menumbuhkan solidaritas sosial sekaligus kemandirian ekonomi,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Yogyakarta turut menggiatkan semangat gotong royong melalui program bedah rumah tidak layak huni. Kegiatan ini melibatkan dana Baznas Kota Yogyakarta, program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, dan partisipasi masyarakat.

Bedah rumah pertama dilakukan di RT 035/015 Nalen Sorosutan, pada rumah yang mengalami kerusakan parah di bagian atap. Sedangkan bedah rumah kedua menyasar rumah milik Wasirah di wilayah Tahunan RT 008/002, dengan kondisi atap bocor, lantai rusak, dapur tidak layak, dan dinding belum diplester.

“Rumah yang kayak gini menjadi sumber bencana bagi kesehatan. Karena bagaimanapun juga rumah yang tidak sehat membuat berbagai macam penyakit,” kata Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.