Jakarta, Kabariku – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin memimpin Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis (Rakornis) kedua antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan ini melanjutkan agenda sebelumnya yang digelar pada Juli lalu, dengan fokus pada tahap implementasi kerja sama di bidang rumah sakit dan farmasi. Tujuannya adalah memastikan prajurit TNI, keluarga, dan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, merata, dan terjangkau.
Menhan Sjafrie menjelaskan bahwa RSPPN Panglima Besar Soedirman kini telah memasuki tahap pengembangan menuju standar internasional, setelah memperoleh izin regulasi dari Menteri Kesehatan.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan melalui kerja sama internasional dalam kerangka Defense Cooperation Agreement. Program ini akan memberikan kesempatan bagi dokter dan perawat RSPPN serta tenaga kesehatan Indonesia untuk menimba ilmu di rumah sakit terbaik dunia. Sebaliknya, tenaga medis internasional akan diundang untuk mengajar di RSPPN.
Selain menjadi rumah sakit rujukan nasional, RSPPN juga ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk tujuh spesialisasi dasar. Langkah ini bertujuan mempercepat penambahan jumlah dokter spesialis, mendukung pemerataan layanan kesehatan, dan menjawab kebutuhan medis di seluruh Indonesia.
Menhan Sjafrie menegaskan, RSPPN juga terbuka untuk melayani masyarakat umum melalui fasilitas BPJS Kesehatan. Ia menambahkan, layanan di luar BPJS akan digratiskan bagi seluruh awak media mulai 5 Oktober 2025.
Di sektor farmasi, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan komitmen lembaganya untuk mempercepat proses sertifikasi industri farmasi milik TNI (Lafi AD, Lafi AL, dan Lafi AU). Pendampingan dan asistensi akan dilakukan sesuai standar internasional guna menjamin mutu dan keamanan produk.
Menhan juga menambahkan bahwa Kemhan akan memanfaatkan kerja sama antarnegara (government-to-government) dengan Tiongkok dan India sebagai produsen bahan baku obat, guna mengurangi ketergantungan impor dan menekan harga obat di dalam negeri. Produk farmasi pertahanan yang telah tersertifikasi BPOM nantinya akan dimasukkan ke dalam e-Katalog Sektor Kesehatan agar dapat diakses oleh RSUD dan Puskesmas di seluruh Indonesia.
Selain itu, pertemuan juga menyoroti pentingnya riset, inovasi, dan kolaborasi lintas lembaga dalam mengembangkan potensi sumber daya nasional di bidang kesehatan. Upaya ini diharapkan mampu menghasilkan produk strategis yang memberikan manfaat nyata bagi prajurit, keluarga, dan masyarakat luas.
Discussion about this post