Jakarta, Kabariku – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,25 triliun dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Dana tersebut berasal dari perkara tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.
Acara berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025), dan menjadi salah satu capaian besar dalam upaya pemerintah memperkuat integritas dan menegakkan keadilan ekonomi nasional.
Selain Jaksa Agung ST Burhanuddin, acara dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.
Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras dan komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi.
“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, dan penyelewengan,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menilai, pengembalian uang negara ini bukan sekadar langkah hukum, melainkan juga memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Kepala Negara menggambarkan bagaimana dana Rp13 triliun itu dapat dioptimalkan untuk berbagai program pembangunan.
“Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi lebih dari 8.000 sekolah. Atau kalau digunakan untuk membangun kampung nelayan, dengan anggaran Rp22 miliar per kampung, berarti kita bisa membangun sekitar 600 kampung nelayan yang selama ini belum pernah diperhatikan,” jelasnya.
Program Pembangunan Desa Nelayan Jadi Prioritas
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan desa nelayan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir.
Hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 desa nelayan modern dengan fasilitas lengkap.
“Sekarang kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 akan kita dirikan 1.100 desa nelayan, tiap desa anggarannya Rp22 miliar,” tambahnya.
Prabowo Soroti Kerugian Negara Akibat Praktik Ilegal SDA
Lebih lanjut, Presiden menyinggung praktik korupsi dan penyimpangan di sektor sumber daya alam (SDA) seperti penyelundupan timah dan tambang ilegal yang telah merugikan negara selama puluhan tahun.
“Kegiatan-kegiatan ilegal seperti penyelundupan timah di Bangka Belitung, tambang ilegal, under invoicing, over invoicing, semuanya merupakan bentuk penipuan terhadap bangsa sendiri. Kerugiannya bisa mencapai Rp40 triliun per tahun, bahkan jika dikalkulasi selama 20 tahun, nilainya bisa mencapai Rp800 triliun,” tegasnya.
Presiden menekankan, pemberantasan praktik ilegal ini menjadi bagian penting dari misi besar pemerintah untuk menciptakan keadilan ekonomi yang berkelanjutan.
Jaksa Agung: Total Kerugian Negara Capai Rp17 Triliun
Dalam laporannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa perkara korupsi CPO melibatkan tiga grup besar, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, dengan total kerugian perekonomian negara mencapai Rp17 triliun.
“Kejaksaan telah melakukan penuntutan terhadap tiga grup korporasi besar. Total kerugian perekonomian negara sebesar Rp17 triliun, dan hari ini kami menyerahkan Rp13,25 triliun kepada Kementerian Keuangan,” ungkap Jaksa Agung Burhanuddin.
Burhanuddin menambahkan, masih terdapat selisih sekitar Rp4,4 triliun yang akan diselesaikan melalui mekanisme penundaan pembayaran dengan jaminan aset perusahaan.
“Langkah Kejaksaan Agung ini merupakan wujud nyata dalam menegakkan keadilan ekonomi demi kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Penyerahan uang pengganti kerugian negara ini menjadi simbol kuat keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum, memulihkan keuangan negara, dan memerangi korupsi di sektor strategis.***
Discussion about this post