Sehari Setelah Dilantik, Menteri Mukhtarudin Langsung Pimpin Rapat Perdana

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (9/9/2025), langsung memimpin rapat perdana di lingkungan Kementerian P2MI, di kantor KemenP2MI, Rabu (10/9/2025).

Rapat pimpinan yang dihadiri oleh Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani; Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla; dan seluruh pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan KemenP2MI ini, merupakan momentum perkenalan Menteri Mukhtarudin dengan jajaran, sekaligus memaparkan progress tugas dan fungsinya masing-masing.

Salah satunya, Menteri Mukhtarudin menyoroti terkait penyerapan anggaran masing-masing unit kerja yang masih perlu adanya peningkatan.

“Di sisa waktu di tahun 2025 ini, perlu adanya penguatan dan peningkatan penyerapan anggaran. Segera persiapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan. Pastikan bukan hanya untuk menyerap anggaran, tetapi betul-betul yang bisa menunjang capaian dan target kementerian,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Terkait pelindungan, Menteri Mukhtarudin mengapresiasi digitalisasi layanan pengaduan Pekerja Migran Indonesia yang telah berjalan.

“Terus jalankan kanal pengaduan ini, perbanyak lagi sosialisasi supaya masyarakat lebih banyak lagi yang tahu, jika mengalami permasalahan bisa mengadu ke mana, karena pelindungan ini adalah hal penting,” jelas Menteri Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin juga berharap, target pembentukan 400 Desa Migran bisa tercapai di tahun 2025.

“Yang paling penting itu adalah pembinaannya, harus dioptimalkan. Jadi kita bekerja bukan hanya target oriented, tetapi goal oriented atau berorientasi pada tujuan. Ini juga berlaku dengan semua program dan kegiatan yang akan kita lakukan,” pungkas Menteri Mukhtarudin.

Terakhir, ia berpesan untuk semua unit kerja dapat bekerja sama dengan baik.

“Kita adalah tim, jadi harus ada kerja sama tim yang baik, kerja sama antar dirjen yang baik. Saya dan para Wakil Menteri tidak mungkin bekerja sendiri, perlu backup dari semua pihak. Pelan-pelan saya akan mempelajari lebih rigid dari setiap kedirjenan,” tutup Menteri Mukhtarudin.***