KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur dan Empat Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi Proyek RSUD Rp126,3 Miliar

Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, bersama empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, senilai Rp 126,3 miliar.

Proyek ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan untuk peningkatan fasilitas RSUD Kelas D menjadi Kelas C.

Penetapan tersangka diumumkan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

“Para tersangka langsung ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung 8-27 Agustus 2025 di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih,” kata Asep, Sabtu (9/8/2025).

Selain Abdul Azis, KPK menahan Andi Lukman Hakim (PIC Kementerian Kesehatan), Ageng Dermanto (Pejabat Pembuat Komitmen proyek), serta dua pihak swasta dari kontraktor pelaksana, Deddy Karnady (PT Pilar Cerdas Putra/PCP) dan Arif Rahman (KSO PT PCP).

“Setelah melakukan pemeriksaan intensif dan menemukan minimal dua alat bukti yang cukup, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang sebagai tersangka,” ujar Asep.

Kronologi Dugaan Korupsi

Kasus ini bermula pada Desember 2024, ketika Kementerian Kesehatan mengundang lima konsultan perencana untuk membahas desain awal pembangunan RSUD Kolaka Timur.

Pada Januari 2025, Pemkab Kolaka Timur dan Kemenkes menggelar pertemuan yang diduga membicarakan pengaturan lelang proyek. Dalam pertemuan tersebut, Ageng Dermanto diduga memberikan uang kepada Andi Lukman Hakim.

Abdul Azis kemudian bersama sejumlah pejabat daerah berangkat ke Jakarta untuk mengatur agar PT PCP memenangkan lelang yang diumumkan di LPSE. Pada Maret 2025, Ageng menandatangani kontrak pekerjaan dengan PT PCP senilai Rp 126,3 miliar.

Selanjutnya, pada April 2025, Ageng memberikan Rp 30 juta kepada Andi Lukman di Bogor. Pada Mei–Juni 2025, PT PCP menarik dana Rp 2,09 miliar dan menyerahkan Rp 500 juta kepada Ageng di lokasi proyek. Abdul Azis dan Ageng juga meminta commitment fee sebesar 8% atau sekitar Rp 9 miliar kepada PT PCP.

Pada Agustus 2025, Deddy Karnady menarik cek Rp 1,6 miliar dan menyerahkannya kepada Ageng, yang kemudian diberikan kepada staf Abdul Azis bernama Yasin untuk kebutuhan pribadi sang bupati. Deddy juga menarik tunai Rp 200 juta yang diserahkan kepada Ageng, serta penarikan cek tambahan Rp 3,3 miliar.

“Tim KPK kemudian menangkap Ageng Dermanto dengan barang bukti uang tunai Rp 200 juta sebagai bagian dari commitment fee 8% dari nilai proyek RSUD Kolaka Timur,” kata Asep.

Pasal yang Disangkakan

Abdul Azis, Ageng Dermanto, dan Andi Lukman Hakim disangka sebagai penerima suap dengan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Deddy Karnady dan Arif Rahman sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU yang sama.

KPK menegaskan akan terus menindak tegas praktik korupsi yang merugikan negara, khususnya dalam pengelolaan dana kesehatan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik.***

Baca juga :