Garut Jadi Perintis Sekolah Rakyat, 75 Siswa Siap Terima Manfaat Program Presiden Prabowo

Garut, Kabariku – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menyelenggarakan Rapat Pleno Penetapan Siswa Sekolah Rakyat yang berlangsung di Aula Dinas Sosial, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Rabu (27/8/2025).

‎Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, mengungkapkan bahwa Kabupaten Garut saat ini sedang mempersiapkan sekolah rintisan untuk program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Nurdin menerangkan, bahwa pelaksanaan sekolah rakyat sementara ini akan berlangsung di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di Kecamatan Samarang.

‎”Alhamdulillah Kabupaten Garut mendapat kesempatan untuk pertama, di fase pertama ini sebagai sekolah rintisan. Insyaallah sekolah rakyat, Alhamdulillah dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada, tapi kemudian kewajiban kita nanti besok kita menyiapkan lokasi khusus untuk kepentingan pembangunan,” ujar Nurdin.

‎Nurdin menambahkan, pembangunan fasilitas sekolah akan sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian PUPR. Pemerintah Kabupaten Garut hanya bertugas menyediakan lahan seluas minimal 7,5 hektare. 

‎Alhamdulillah semua kita tidak mengeluarkan sepeser pun. Hanya melakukan pembelian lahannya saja,” kata Nurdin.

‎Nurdin mengatakan, untuk angkatan pertama, Sekolah Rakyat di Garut akan menampung 75 siswa yang dibagi dalam tiga rombongan belajar (rombel) yaitu satu rombel untuk siswa sekolah dasar (SD) dan dua rombel untuk sekolah menengah pertama (SMP).

‎‎Ia memaparkan, siswa yang diterima berasal dari keluarga kurang beruntung, khususnya yang berada di desil 1 dan 2 (kelompok 20% terbawah secara ekonomi) berdasarkan Data Terpadu Sensus Ekonomi Nasional (DTKS). Prioritas utama diberikan kepada anak-anak yang putus sekolah.

‎‎”Pemberangkatannya adalah dari teman-teman atau anak-anak kita yang berasal dari keluarga kurang beruntung, ada di desil 2, mereka putus sekolah, jadi itu sebetulnya poinnya di sana,” jelas Nurdin.

‎Sekolah ini akan beroperasi sebagai fullday school dengan fasilitas asrama, di mana seluruh kebutuhan siswa, mulai dari makan, tidur, hingga belajar, akan ditanggung oleh negara.

‎‎Untuk tenaga pengajar, Sekolah Rakyat akan merekrut guru dari berbagai latar belakang, termasuk PNS, honorer, dan P3K. Perekrutan guru dan kepala sekolah akan diusulkan untuk menjadi pegawai Sekolah Rakyat.

‎‎”Pengajar itu adalah, ada struktur kepala sekolah kemudian para guru. Untuk yang tiga rombel ini minimal satu kepala sekolah dan 20 guru,” imbuh Nurdin.

Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Iyan Kusmadiana, menjelaskan bahwa proses seleksi telah melalui dua tahap rapat pleno dan kunjungan langsung (home visit) oleh para pendamping PKH.

‎‎”Rapat pleno hari ini adalah rapat yang kedua. Yang pertama kita sudah laksanakan satu minggu lalu untuk menentukan calon peserta. Kemudian dari hasilnya sudah dilakukan home visit oleh teman-teman pendamping PKH,” terang Iyan.

‎‎Ia mengungkapkan, hasil pleno hari ini telah disepakati dan ditandatangani oleh Kementerian Sosial, BPS, Sekretaris Daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan. Dokumen ini akan diserahkan kepada Bupati Garut untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan peserta.

‎‎Setelah SK terbit, para siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di BLK.

‎Ia menambahkan, program Sekolah Rakyat saat ini sudah berjalan di 100 lokasi di seluruh Indonesia. Garut akan menjadi bagian dari tahap 1C bersama 64 daerah lain yang ditargetkan sudah beroperasi penuh pada September 2025.

‎Iyan menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kementerian Sosial mengoordinasi program, Kementerian PUPR bertanggung jawab atas pembangunan fisik, sedangkan pemerintah daerah, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, turut berpartisipasi dalam berbagai aspek.

‎”Yang kita laksanakan walaupun Kementerian Sosial sebagian mengoordinir, tapi semuanya itu adalah merupakan sinergi antara instansi terkait termasuk pemerintah daerah,” tutup Iyan Kusmadiana.