Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa tiga penyidiknya, termasuk Rossa Purbo Bekti, dihadirkan sebagai saksi fakta dalam persidangan kasus dugaan perintangan penyidikan yang melibatkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Kehadiran ketiga penyidik tersebut bertujuan untuk memperkuat pembuktian atas dakwaan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang disangkakan kepada Hasto.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa para penyidik yang dihadirkan merupakan pihak yang terlibat dalam penyidikan kasus Harun Masiku (HM) maupun operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Januari 2020 lalu.
“Sehingga, tentu tepat JPU KPK menghadirkan para saksi dari penyidik KPK, baik penyidik terkait perkara HM ataupun penyidik yang terkait dalam kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Januari 2020 lalu,” ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, dkutip Sabtu (10/05/2025).
Pernyataan ini merespons kritik dari tim kuasa hukum Hasto yang menyebut kehadiran para penyidik sebagai saksi seolah hanya untuk menguatkan hasil penyidikan mereka sendiri.
Namun, KPK menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari proses hukum yang sah dalam upaya pembuktian di persidangan.
“Jaksa akan mencermati setiap keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Dan KPK juga meyakini Hakim tentunya akan melihat secara objektif fakta-fakta dalam persidangan tersebut,” tambah Budi.
Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat keterkaitannya dengan buronan KPK, Harun Masiku, yang hingga kini belum berhasil ditangkap.
Kesaksian Rossa di Sidang
Dalam sidang, Penyidik KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti menyebut nomor telepon ‘Sri Rejeki Hastomo’ milik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto selaku terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Handphone Sri Rejeki Hastomo telah disita dari Staf Hasto yang bernama Kusnadi.
Demikian disampaikan Rossa saat dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa KPK dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (09/05/2025).
Mulanya, Jaksa menanyakan bagaimana Penyidik KPK yakin jika perintah untuk menenggelamkan barang bukti handphone berasal dari Hasto.
“Di dalam HP itu kan tertulis ada nama Sri Rejeki Hastomo, kemudian ada namanya Gara Baskara. Nah, bagaimana penyidik kemudian menyimpulkan bahwa yang memberikan perintah untuk menenggelamkan HP ini adalah terdakwa?” tanya Jaksa KPK Wawan Yunarwanto.
Rossa menjelaskan penyidik melihat handphone dengan nomor bernama Sri Rejeki Hastomo dititipkan Hasto ke Kusnadi saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.
“Pada saat dari bawah kami video, terlihat HP itu dikuasai oleh saudara terdakwa dan kemudian diserahkan, dititipkan kepada Kusnadi, stafnya. Yang kedua, barang-barang yang dititipkan kepada Kusnadi ini juga ada barang-barang lain, yang kami duga juga merupakan barang-barangnya terdakwa,” terang Rossa.
Rossa pun menuturkan ada tiga handphone yang disita dari Kusnadi.
“Ada percakapan-percakapan yang sudah kita lihat, yang meyakinkan bahwa HP, dua-duanya ini adalah milik, mohon maaf, satu adalah yang dikuasai Sri Hastomo itu adalah milik dari terdakwa, dan satu lagi dikuasai atau milik dari saksi Kusnadi, stafnya,” kata Rossa.
“Total ada berapa HP?” tanya Jaksa.
“Ada tiga,” jawab Rossa.
Jaksa kembali mendalami bagaimana Rossa bisa menyakini handphone itu milik Hasto. Rossa mengungkapkan penyidik menemukan catatan berkaitan dengan Hasto dalam handphone tersebut.
“Kemudian tadi saya kembali pada pertanyaan saya tadi, apakah yang, ketika untuk meyakinkan penyidik bahwa benar Sri Rejeki Hastomo ini adalah terdakwa, apakah ada penyidik melakukan serangkaian kegiatan forensik untuk memastikan bahwa itu benar HP milik terdakwa?” tanya Jaksa.
“Yang pertama, selain percakapan itu juga ada catatan-catatan yang berkaitan dengan terdakwa sehingga kami menyakini HP itu adalah milik terdakwa. Yang kedua, kami agak kesulitan karena nomor telepon yang digunakan adalah menggunakan nomor telepon luar negeri sehingga kami konfirmasinya agak kesulitan,” ucap Rossa.
“Yang mana? yang luar negeri apakah nomor Sri Rejeki Hastomo atau yang mana ini?” lanjut jaksa.
“Dua-duanya,” jawab Rossa.
Nomor Sri Rejeki Hastomo sebelumnya dibahas saat Kusnadi dihadirkan sebagai saksi untuk Hasto dalam persidangan Kamis (08/05) kemarin. Kusnadi mengatakan handphone itu milik kesekretariatan DPP PDI Perjuangan.
Kusnadi mengakui ada pesan dari Sri Rejeki Hastomo untuk melarung (menenggelamkan). Namun, Kusnadi mengatakan perintah itu bukan untuk melarung handphone, melainkan pakaian.
Dalam sidang ini, tim hukum Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail sempat menyatakan keberatan atas saksi-saksi yang dihadirkan itu JPU. Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto kemudian menengahi.
“Baik, kami paham. Keberatan saudara kami pahami, namun seperti apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum, bahwa ini adalah saksi fakta. Adapun, nanti memang ini tidak relevan atas seperti saudara katakan, silakan tanggapi nanti, kami pun juga akan menilai,” ujar Hakim Rios.
“Hakim juga tidak terikat dengan saksi. Kan banyak syarat saksi untuk apa mengikat untuk Hakim. Dan ini adalah proses pembuktian. Sehingga kita dengarkan saja proses pembuktian. Namun penilaian atas bukti nanti silakan saudara dalam pleidoi tanggapi, penuntut umum dalam tuntutan dan hakim dalam putusannya. Begitu jawaban dari Majelis,” sambungnya.
Sidang ini, Hasto Kristiyanto diadili atas kasus dugaan perintangan penyidikan terkait penanganan perkara Harun Masiku yang merupakan mantan calon legislatif PDI Perjuangan.
Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020 lalu.
Selain itu, Hasto juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp600 juta.
Suap diberikan agar Wahyu yang sempat menjadi kader PDI Perjuangan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.
Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku.
Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi belum diproses hukum, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.
Ada satu nama lain yakni Agustiani Tio Fridelina, mantan Kader PDI Perjuangan dan mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu yang juga sudah selesai menjalani proses hukum.*
Baca juga :
Discussion about this post