Koperasi Merah Putih Disuntik Pinjaman Rp3 Miliar untuk Modal, Garap 7 Usaha, Termasuk Penyalur KUR

Bandung,  Kabariku – Pemerintah menggelontorkan pinjaman awal sebesar Rp3 miliar untuk setiap unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam acara deklarasi percepatan pembentukan KDMP Provinsi Jawa Barat di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (tanggal sesuai konteks).

“Ini bukan hibah atau bagi-bagi uang gratis. Ini adalah plafon pinjaman hingga Rp3 miliar dengan tenor enam tahun,” tegas Zulkifli di hadapan sekitar 6.000 peserta yang hadir secara hybrid.

Menurutnya, pembiayaan akan diberikan secara selektif berdasarkan proposal usaha masing-masing koperasi. Misalnya, jika koperasi mengajukan pembangunan gudang senilai Rp1 miliar, maka pihak bank akan memverifikasi dan menentukan nilai pinjaman yang layak disalurkan. “Kalau hanya disetujui Rp200 juta, ya itu yang dicairkan. Semua dilakukan profesional dan transparan,” ujarnya.

Pembentukan koperasi ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Pemerintah menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi aktif dan sehat, dengan total dukungan pendanaan hingga Rp250 triliun guna membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh.

Zulkifli menambahkan, koperasi Merah Putih bisa dibentuk dari nol atau hasil penggabungan koperasi lama. Pemerintah desa menjadi aktor utama, dengan kepala desa bertugas sebagai ketua dewan pengawas secara ex-officio. Untuk mendukung operasional, pemerintah pusat akan mengirim dua hingga tiga tenaga pendamping ke setiap koperasi.

Adapun tujuh bidang usaha strategis yang akan dijalankan koperasi Merah Putih antara lain:

1. Memotong rantai distribusi sembako, langsung dari produsen ke koperasi lalu ke warga.
2. Menjadi agen distribusi LPG 3 kilogram.
3. Mendistribusikan alat dan mesin pertanian (Alsintan).
4. Mengelola gudang dan menyewakan peralatan pertanian.
5. Menjadi agen layanan keuangan seperti BRILink dan BNI.
6. Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga ringan.
7. Menjadi mitra Bulog dalam pembelian gabah dan jagung.

Tak hanya itu, koperasi juga didorong untuk membuka layanan tambahan seperti apotek atau pos kesehatan desa agar warga tak perlu ke kota untuk mendapatkan layanan dasar.

“Dengan koperasi ini, kita ingin menghapus peran tengkulak dan rentenir. Ini bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya,” ujar Zulkifli.

Untuk menjamin pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan yang akan bekerja dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

Target pembentukan koperasi dijadwalkan rampung sebelum akhir Juni 2025. Pengumuman serentak akan dilakukan pada 12 Juli 2025, dan seluruh koperasi diharapkan sudah beroperasi penuh, termasuk distribusi dan infrastruktur gudang, paling lambat pada 28 Oktober 2025.***