Prabowo Wajibkan Setiap Keluarga Punya Rekening Bank, Ketua DEN Luhut Binsar Ungkap Manfaatnya

Jakarta,  Kabariku – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto mewajibkan setiap keluarga memiliki rekening bank. Langkah ini bertujuan untuk memperlancar penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran.

Menurut Luhut, dengan sistem penyaluran langsung ke rekening masing-masing keluarga, pengeluaran negara dapat dihemat hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

“Kebijakan ini akan memastikan bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak, tanpa perantara. Selain itu, negara dapat menghemat anggaran hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun mendatang,” ujar Luhut.

Lebih lanjut, Luhut yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjelaskan bahwa kebijakan kepemilikan rekenig setiap keluarga ini merupakan bagian dari program Government Technology (GovTech) yang akan diluncurkan pada 17 Agustus mendatang. GovTech bertujuan mengintegrasikan seluruh aplikasi kementerian dan lembaga, meningkatkan efisiensi, serta menekan potensi korupsi dalam sistem pemerintahan.

“Presiden ingin meresmikan GovTech pada 17 Agustus nanti. Program ini akan menyatukan berbagai aplikasi kementerian dan lembaga, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi peluang korupsi,” ujar Luhut, dikutip dari laman resmi Presiden RI, Kamis (20/3).

MBG Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja

Selain membahas program GovTech, DEN juga memaparkan hasil kajian mendalam terkait dampak positif program MBG. Anggota DEN sekaligus pakar kemiskinan, Arief Anshory Yusuf, menyebutkan bahwa program ini berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru serta menurunkan angka kemiskinan hingga 5,8 persen.

“Program ini sangat pro-job. Selain menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru, angka kemiskinan juga bisa turun menjadi 5,8 persen,” jelas Arief.

Untuk memastikan implementasi MBG berjalan optimal, DEN mengusulkan beberapa langkah penguatan, seperti peninjauan proses bisnis, audit rutin oleh BPKP, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Langkah ini penting agar rantai pasok tetap terjaga dan tidak terjadi kebocoran anggaran.

“Tapi yang paling utama, mari kita jaga program ini bersama. Ini adalah flagship kita, kebanggaan bangsa,” tegas Arief.***