Jadi Tersangka Korupsi Jiwasraya, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata Ditahan di Rutan Salemba

Jakarta, Kabariku –  – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata (IR), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018. Setelah penetapan tersebut, Isa langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba selama 20 hari ke depan.

“Tim penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh IR, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian pada Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) periode 2006-2012,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, dikutip Sabtu (8/2/2024).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Qohar menjelaskan bahwa penetapan tersangka ini didasarkan pada hasil pemeriksaan investigasi terkait penghitungan kerugian negara akibat penyalahgunaan dana investasi di PT Jiwasraya. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tersangka diperkirakan mencapai Rp16,8 triliun.

Atas perbuatannya, Isa dijerat dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tersangka lain

Selain Isa, Kejagung juga telah menetapkan 13 tersangka lainnya yang berasal dari korporasi serta enam orang terdakwa dalam kasus ini. Beberapa di antaranya adalah mantan Direktur Utama Asuransi Jiwasraya (AJS) Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan AJS Hary Prasetyo, serta Kepala Divisi Investasi dan Keuangan AJS Syahmirwan.

Tersangka lainnya meliputi Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.

Menanggapi kasus ini, Kementerian Keuangan menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (7/2/2024).