Sebut Firli Bahuri Korban Rekayasa, Berikut Pernyataan Ahli Hukum Pidana Prof. Romli Atmasasmita

Jakarta, Kabariku- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri dinilai bukan hanya menjadi korban rekayasa kasus karena penetapan status tersangka terhadapnya tidak dilakukan sesuai hukum acara.

Melansir Tribunnews.com, Ahli Hukum Pidana Prof. Romli Atmasasmita, yang berpendapat bahwa seseorang ditetapkan menjadi tersangka minimal harus berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup sesuai dengan standar-standar operasional hukum acara.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sementara terkait Firli Bahuri, Penyidik Polda Metro Jaya sudah memeriksa 123 orang saksi, tetapi tidak satu pun diantara saksi sebagaimana dimaksud UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Bukan rekayasa lagi, kelihatan bahwa Penyidik Polda Metro Jaya memang dzalim,” ujar Prof. Romli dikutip, Sabtu (30/11/2024).

“Petunjuk jaksa perlu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi sesuai KUHAP, saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tetapi sampai saat ini tidak ada. Ini artinya status tersangka Pak Firli tidak ada bukti yang cukup menurut jaksa,” lanjutnya.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran ini mengingatkan, sebagai subjek hukum, sesuai BAB 10a UUD 1945, hak-hak asasi Firli harus dihormati dan bukan malah dirampas oleh kepolisian.

Prof. Romli menegaskan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang menetapkan Firli sebagai tersangka tanpa dua alat bukti permulaan adalah tindakan yang melanggar hak asasi.

“Perbuatan Polisi secara hukum tidak dibenarkan. Itu namanya merampas kebebasan bergeraknya seseorang. Dengan status tersangka kan dia dicekal, dicekal kan merampas kebebasan seseorang antara lain dia enggak bisa pergi ke mana-mana, ke luar negeri enggak bisa,” bebernya.

Sejak Firli ditetapkan tersangka pada 22 November 2023, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 123 saksi dan 11 ahli.

Selain itu, berkas perkara sudah bolak-balik empat kali dikembalikan Jaksa ke Polda Metro Jaya karena dianggap belum memenuhi syarat materiil.

Berdasarkan catatan pemberitaan, berkas Firli terakhir dikembalikan pada 2 Februari 2024.

“Jadi simpulkan sendiri, ini main-main apa enggak? Terkait ini kan serius, orang jadi tersangka sudah lebih dari 30 hari, dihitung-hitung 1 tahun kalau enggak salah, tidak ada langkah penyidikan yang benar yang dilakukan penyidik,” kata Romli.

Diketahui, Polisi urung melakukan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri pada Kamis (28/11/2024). Pemeriksaan yang direncanakan dilakukan di Gedung, Bareskrim Polri, Jakarta Selatan tersebut batal untuk yang kedua kalinya.

Adapun surat pemanggilan terhadap Firli sudah dikirimkan oleh penyidik pada 20 November 2024.***

Red/K.000