Jakarta, Kabariku- Pada kegiatan Latihan Kader III Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara atau Advance Training LK III Badko HMI Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dilaksanakan pada hari Jumat, 7 Juni 2024 di Aula BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara, para peserta LK III meminta Pemerintah Daerah Provinsi setempat mengawasi Reklamasi Pasca Tambang bagi semua perusahaan tambang di wilayah Sulawesi Tenggara.
Agus Bageur, salah satu peserta LKIII Badko HMI Sultra, mengungkapkan, pembangunan industri pada sektor usaha bidang perrtambangan batubara adalah suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan devisa negara dan bila ditinjau dari segi kehidupan masyarakat sangat berhubungan langsung dengan peningkatan kebutuhan barang dan jasa, pemakaian sumber-sumber energi dan sumber daya alam.
Pengunaan sumber daya alam secara besar-besaran, menurutnya, dapat mengabaikan lingkungan dan akan mengakibatkan berbagai dampak negative yang terasa tidak saja dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
“Permasalahan pada sektor pertambangan yang sampai saat ini masih marak terjadi di bumi nusantara ini adalah masalah tidak dilakukannya kewajiban untuk mereklamasi lahan pertambangan pasca ekplorasi, baik oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan izin Usaha Pertambangan, lebih-lebih lagi yang memang termasuk kategori pelaku pertambangan tanpa izin (PETI),” ungkap Agus.
Sebagaimana diketahui bahwa reklamasi pascatambang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 96 huruf c Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta pasal 2 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
“Karena itu penting untuk diawasi bagaimana pelaksanaan reklamasi pascatambang oleh pengusaha tambang, sehingga kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi akan dapat di eliminir,” ujarnya.
Karena itu, seluruh peserta Advance Training LK III Badko HMI Sultra dengan tegas mendesak pemerintah daerah untuk memastikan dan mengawasi proses reklamasi pasca tambang agar dampak buruk pasca tambang tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar.
“Pengawasan disini tentunya adalah yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tambang serta terhadap pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang,” tutup Agus.***
Red/K.101
Baca Juga :
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post