Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Truk Angkut Personil 4WD dan Rescue Carrier Vehicle dan/atau pengadaan barang jasa lainnya di lingkungan Badan SAR Nasional (Basarnas) RI Tahun 2012-2018. Kasus itu diduga merugikan negara hingga Rp20,4 lebih.
Direktur Penyidikan, Asep Guntur Rahayu didampingi Juru Bicara KPK Tessa Mahardika dalam Konferensi Pers menyampaikan, Dalam tahap penyidikan, KPK telah melakukan pemeriksaan kepada para Saksi, Ahli, serta penggeledahan di beberapa lokasi rumah, kantor atau ruang, pekarangan serta tempat tertutup lainnya.
Setelah kecukupan bukti terpenuhi, KPK menetapkan tiga tersangka, diantaranya: Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Max Ruland Boseke (MRB) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretaris Utama (Sestama) Basarnas RI 2009 s.d 2015;
Kemudian, Anjar Sulistiyono (AJS) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasubdit Pengawakan dan Perbekalan Direktorat Sarana dan Prasarana Badan SAR periode 2013 s.d 2014; dan William Widarta (WLW) selaku Direktur CV Delima Mandiri (CV DLM).
“Para Tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2024 s.d 14 Juli 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK,” kata Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK. Selasa (25/06/2024) petang.
Konstruksi Perkara
Adapun konstruksi perkata, Asep Guntur menjelaskan, pada November 2013, Badan SAR Nasional mengajukan usulan Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian (RKA-K/L) berdasarkan Rencana Strategis Badan SAR Nasional Tahun 2010-2014, salah satunya Pengadaan Truk Angkut Personil 4 WD sebesar Rp47, 6 Miliar dan Rescue Carrier Vehicle sebesar Rp48,7 Miliar.
“Dalam pengajuan Pengadaan Truk Angkut Personil 4 WD dan Rescue Carrier Vehicle diawali melalui mekanisme rapat tertutup yang dihadiri Kepala Badan SAR Nasional dan para Pejabat Eselon 1 dan 2,” ungkap Asep.
Pada sekitar bulan Januari 2014, Setelah DIPA Badan SAR Nasional ditetapkan, MRB selaku KPA memberikan daftar calon pemenang kepada PPK Sdr. ANJAR SULISTIYONO dan Tim Pokja Pengadaan Basarnas, atas pekerjaanpekerjaan pengadaan barang/jasa TA 2014 yang akan dilelang.
Termasuk pekerjaan Pengadaan Truk Angkut Personil 4 WD dan Rescue Carrier Vehicle yang akan dimenangkan oleh PT TrikaryaPrima (PT TAP) yaitu perusahaan yang dikuasai dan dikendalikan oleh WLW selaku Direktur CV DLM.
Pada Januari 2014, AJS selaku PPK menyusun HPS Pengadaan Truk Angkut Personil 4 WD dan Rescue Carrier Vehicle menggunakan data Harga dan Spesifikasi yang disusun oleh Riki Hansyah (RKH) yang diketahui merupakan pegawai WLW selaku Direktur CV DLM Grup.
Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 Ayat (7) “Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan”.
Sekitar Februari 2014, WLW mengikuti lelang Pengadaan Truk Angkut Personil 4 WD dan Rescue Carrier Vehicle menggunakan bendera PT TAP dan perusahaan pendamping PT Omega Raya Mandri (PT ORM) dan PT Gapura Intan Mandiri (PT GIM).
Pada Maret 2014, Tim Pokja Basarnas mengumumkan PT TAP menjadi pemenang dalam Pengadaan Truk Angkut Personil 4 WD dan Rescue Carrier Vehicle, yang diketahui telah terdapat persekongkolan dalam pengadaan tersebut dan terdapat kesamaan IP Address peserta, surat dukungan, serta dokumen teknis penawaran dari PT TAP dan perusahaan pendampingnya yaitu PT ORM dan PT GIM.
Sekitar bulan Mei 2014, PT TAP (TRIKARYA ABADI PRIMA – tidak dibacakan) menerima pembayaran uang muka pekerjaan Pengadaan Truk Angkut Personil 4 WD sebesar Rp8,5 Miliar dan pembayaran uang muka pekerjaan Pengadaan Rescue Carrier Vehicle sebesar Rp8,7 Miliar.
Bulan Juni 2014, MRB menerima uang dari WLW sebesar Rp2,5 Miliar dalam bentuk ATM a.n. WIW dan Slip Tarik Tunai yang telah ditandatangani WIW.
Selanjutnya, MRB menggunakan uang dari WLW sebesar Rp2,5 Miliar tersebut untuk membeli ikan hias dan belanja kebutuhan pribadi lainnya.
Asep menyebut, hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf h “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp20,4 Miliar (Rp20.444.580.000,00) dalam Kegiatan Pengadaan Truk Angkut Personil 4 WD dan Rescue Carrier Vehicle Tahun 2014 pada Badan SAR Nasional.
“Atas perbuatannya, Para Tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,” Asep menutup.***
Red/K.101
Baca Juga :
Discussion about this post