Jubir MK: Tidak Ada Keharusan Hakim Bacakan “Amicus Curiae” di Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Jakarta, Kabariku- Tidak ada keharusan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan amicus curiae dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2024 yang akan digelar pada Senin, 22 April 2014, besok.

Hal itu ditegaskan Juru Bicara MK Fajar Laksono, yang mengkonfirmasi, hingga hari ini, jumlah sahabat peradilan atau amicus curiae yang mendaftar ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 tercatat ada 47 pihak.

Namun demikian, Fajar menyebut, hanya ada 14 amicus curiae yang didalami oleh Hakim Konstitusi.

“Nggak ada aturannya (amicus curiae) harus dibacakan (saat sidang, red),” ujar Fajar kepada awak media, Sabtu (20/04/2024).

Selain itu, menurut Fajar, amicus curiae juga belum dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap putusan atau tidak.

“Amicus curiae itu bisa saja dipertimbangkan. Dipertimbangkan itu bisa sebagian atau seluruhnya, atau mungkin juga tidak dipertimbangkan. Bergantung pada masing-masing Hakim Konstitusi,” katanya.

Dia menegaskan, hal tersebut bergantung terhadap otoritas para Hakim Konstitusi yang memutus perkara.

“(Misal) ‘Oh ini ok, oh ini relevan, ini nggak’. Yang memberikan penilaian hukum, yang memposisikan amicus curiae seperti apa itu keyakinan masing-masing Hakim,” jelas Fajar.

“Jadi nggak ada keharusan untuk membacakan atau memperlakukan (amicus curiae) seperti apa,” sambung dia.

Fajar juga menjelaskan, dari 47 amicus curiae yang diajukan ke MK, hanya ada 14 yang akan diserahkan ke Hakim Konstitusi.

Sebab, kata dia, Hakim Konstitusi hanya menghitung amicus curiae yang masuk hingga tanggal 16 April sebagai bahan pertimbangan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024.

“Itu diserahkan ke Hakim semua, yang jumlahnya 14,” kata Fajar.

Meski begitu, Fajar memastikan, isi dari pernyataan para tokoh yang menjadi amicus curiae di MK akan dipublikasi secara digital dan bisa dibaca oleh masyarakat.

“Mudah-mudahan semua amicus curiae itu kami jadikan dokumen publik semua. Jadi silakan nanti yang mau mengklasifikasikan,” pungkasnya.***

Red/K.101