oleh :
Mangapul Silalahi
Wakil Komandan TKN Golf;
Jubir Koalisi Indonesia Maju (KIM);
Waketum PRIMA
Jakarta, Kabariku- Lupakan sejenak hiruk pikuk yang terjadi. Puas tidak puas, silahkan tempuh instrumen legal atau tidak, jika siap tentunya. Belajar berpikir menjadi negarawan yang bertindak jangka panjang.
Hampir 80 tahun usia Republik. Jika kita kilas balik akan sangat panjang, kita random saja paska 1945 dimana kekuatan-kekuatan politik merumuskan berbagai hal yang menyangkut urusan berbangsa dan bernegara.
Kabinet jatuh bangun, pemberontakan muncul dimana-mana, terbuka atau tertutup. Sejarah kemudian mencatat, paska 1965 tepatnya 1968 muncul kekuatan politik tunggal, yang disokong tiga kekuatan dibawahnya.
Kritik pertama muncul era 1970-an sampai memuncak di 1974, empat tahun kemudian perlawanan terbuka muncul dari Bandung, 1978. Paska itu, kekuatan berserak, namun era 1980-an berbagai evaluasi & pola mulai bergeser.
Situasi internasional mulai berubah, 1989 Eropa berubah, Tiannamen mempertahankan dominasi. Kekuatan-kekuatan mulai mengkonsolidasikan diri dan berpuncak pada 1998. 48 partai politik pada tahun 1999 mengisi ruang-ruang bersamaan dengan munculnya pengawasan baik lokal maupun asing.
Perlahan kekuatan sipil mendominasi, isu yang masih tergiang diera 90-an awal. Dua simbol yang dijadikan rujukan muncul sebagai pemimpin namun tak lama. 2004-2009 muncul kekuatan politik baru namun hanya satu dekade.
Ditengah berbagai perubahan fundamental ketatanegaraan, pada tahun 2012 pendulum politik bergeser dengan munculnya pemimpin daerah yang naik panggung nasional.
Belum genap menyelesaikan tugasnya, panggilan lain muncul 2014-2019, disela munculnya kekuatan penyeimbang 2017. 2019-2024 meski belum berakhi, namun kembali lagi, satu dekade.
Inilah pesan yang mampu kita tangkap bahwa paska reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dirumuskan oleh semua anak bangsa harus memiliki keseimbangan dan mengarah pada perlunya sirkulasi kepemimpinan nasional secara alamiah namun terbatas.
Kita boleh mengkritik secara keras siapapun pimpinan nasional paska reformasi. Sebaliknya, kita juga perlu memikirkan ulang bagaimana menjaga keseimbangan ditengah pesatnya kemajuan teknologi, munculnya peradaban-peradaban baru berbentuk startup, AI dan seterusnya.
Munculnya dunia anak muda yang memiliki sikap, pandangan dan cara memandang dunia dalam versi mereka.
Apakah ideologi sudah mati seperti analisi Francis Fukuyama atau kita akan shock oleh Alvin Toffer seteleh benturan peradaban yang diurai Samuel Huntington?
Membaca ulang perjalanan bangsa ini menjadi relevan bukan sekerdar pilpres ini. Bahwa itu penting semua sepakat, namun pesan-pesan yang tak tertulis perlu juga kita baca. Meski kemampuan membaca kita tidak semua sama.
Sampai hari ini dan kapanpun, ucapan The Legend itu tetap relevan; “Jadilah murid dari Timur yang belajar dari Barat”.
Suka tidak suka, percaya atau tidak, kita memang harus membatasi usia kekuasaan pada satu kelompok yang dipercaya harus terbatas.
Undang-Undang memang telah mengatur meski mudah saja mengubahnya saat syahwat kekuasaan diubun-ubun kepala, namun sebuah aksioma kutemukan hari-hari ini.
Berbangsa dan bernegara ini yang dibangun dan disepakati oleh semua anak bangsa memerlukan keseimbangan.
Sebuah kontemplasi menunggu air matang untuk menyeduh kopi.
“Jangan pernah lelah mencintai bangsa ini”.***
Jakarta, 17 Februari 2024
Red/K.101
Discussion about this post