KontraS: Kemensesneg Harus Jelaskan Pertimbangan Pemberian Bintang Jasa Utama kepada Eurico Guterres

Jakarta, Kabariku- Pada Selasa, 10 Oktober 2023, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menghadiri panggilan sidang di Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk mendengarkan pembacaan putusan dengan register nomor 042/IX/KIP/PSI/2022 antara KontraS selaku Pemohon dan Kementerian Sekretariat Negara selaku Termohon.

Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, S.H., menjelaskan, Agenda pembacaan putusan ini merupakan ujung dari proses panjang sengketa keterbukaan informasi publik yang diajukan oleh KontraS kepada Komisi Informasi Pusat sejak 10 November 2021 atas permohonan informasi dan keberatan yang tidak dipenuhi oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Permohonan sengketa informasi ini kemudian baru diregistrasi oleh Panitera kepada Ketua Komisi Informasi pada September 2022, atas dua permohonan informasi yang diajukan ke Termohon berupa Keputusan Presiden RI No. 78/TK/Tahun 2021 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Alasan Pertimbangan mengenai Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Eurico Guterres disertai dengan rincian yang memuat keseluruhan mengenai hasil penelitian, pembahasan dan verifikasi usulan pemberian Tanda Kehormatan.

Permohonan informasi ini diajukan sejak 20 Agustus 2021 lantaran adanya pidato Presiden tanggal 12 Agustus 2021 bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan 335 penghargaan tanda jasa kepada sosok-sosok yang dinilai berkontribusi dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui Keppres No. 78/TK/Tahun 2021 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa; Presiden Joko Widodo menganugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Eurico Guterres, dalam posisinya sebagai wakil panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) dan komandan kelompok milisi Aitarak, diduga terlibat dalam berbagai pelanggaran HAM berat di Timor Timur pada tahun 1999.

Tidak diketahui secara jelas mengenai dokumen Keputusan Presiden tersebut termasuk alasan pemberian tanda kehormatan Bintang Jasa Utama tersebut diberikan kepada sosok yang memiliki rekam jejak kejahatan kemanusiaan, sehingga dalam hal ini KontraS mengajukan permohonan informasi terkait Pertimbangan Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Eurico Guterres.

Alih-alih terdapat memorandum yang dirahasiakan termasuk guna melindungi data pribadi Eurico Guterres, Kementerian Sekretariat Negara enggan memenuhi permohonan informasi yang KontraS ajukan dengan dalil informasi yang dikecualikan.

Padahal jika ditelaah melalui Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 (UU KIP), hal tidak termasuk dalam kategori memorandum yang dirahasiakan.

Selain itu jika terdapat “informasi yang bersifat pribadi”, pasal 7 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik mengatur untuk menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dan tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.

“Sebaliknya, informasi tersebut justru penting untuk dibuka kepada publik seluas-luasnya dalam konteks keterbukaan dan implementasi demokrasi partisipatoris,” ungkap Dimas dalam keterangannya, dikutip Rabu (11/10/2023).

Hal ini juga sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dalam Pasal 2 huruf h, menyebutkan bahwa: “Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan berdasarkan asas keterbukaan”; yang berarti pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat dikontrol secara bebas oleh masyarakat luas.

“Terlebih, penerima Tanda selain mendapat penghormatan dan penghargaan juga mendapat sejumlah hak yang melibatkan kepentingan umum termasuk salah satunya berhak diberi sejumlah uang sekaligus atau berkala, yang mana uang tersebut bersumber dari pajak yang dibebankan kepada rakyat,” paparnya.

Dengan demikian, publik berhak untuk tahu dan mendapatkan akses informasi tersebut, bahkan menilai kelayakan penerima tanda kehormatan.

Setelah melalui serangkaian tahapan persidangan baik pemeriksaan awal dan ajudikasi, mendengarkan keterangan berbagai pihak, menyampaikan bukti dan kesimpulan, Majelis Komisioner memutuskan:

1.Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2.Menyatakan informasi dalam sengketa a quo, yaitu: Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No. 78/TK/Tahun 2021 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Alasan pertimbangan mengenai pemberian Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Eurico Guterres disertai dengan rincian yang memuat secara keseluruhan mengenai hasil penelitian, pembahasan, dan verifikasi usulan pemberian Tanda Kehormatan; adalah informasi yang terbuka;

Alasan pertimbangan mengenai pemberian Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Eurico Guterres disertai dengan rincian yang memuat secara keseluruhan mengenai hasil penelitian, pembahasan, dan verifikasi usulan pemberian Tanda Kehormatan; diberikan dalam bentuk resume.

3.Majelis Komisioner juga memerintahkan Termohon untuk segera memberikan informasi a quo kepada Pemohon setelah putusan dinyatakan inkracht van gewijsde.

Atas dasar argumentasi di atas, KontraS mendesak agar:

Pertama, Kementerian Sekretariat Negara mentaati putusan Majelis Komisioner yang telah dinyatakan inkracht dalam agenda pembacaan putusan tanggal 10 Oktober 2023;

Kedua, Kementerian Sekretariat Negara memuat salinan informasi a quo di halaman website resmi dikarenakan dalam pertimbangan dan pendapat Majelis dalam putusan menyatakan bahwa informasi a quo adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan sesuai Pasal 3 huruf a UU KIP menyatakan bahwa warga negara berhak untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik telah dijamin oleh konstitusi dan hukum positif.***

Red/K.101