Kolaborasi dengan Polda Jawa Tengah, KPK Pesan Penguatan Budaya Antikorupsi

Semarang, Kabariku- Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, seluruh anggota kepolisian harus mampu memegang teguh Catur Prasetya.

Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri saat memberikan arahan ‘Penguatan Budaya Antikorupsi’ kepada seluruh jajaran Pejabat Utama dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung di Gedung Borobudur, Kantor Polda Jateng, Kamis (10/8/2023).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Firli mengatakan Catur Prasetya menjadi hal penting yang harus dipegang teguh setiap anggota Polri sebagai semangat dalam bekerja dan berdedikasi pada setiap penugasan. Terutama, dalam mengabdi kepada nusa dan bangsa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Firli menjelaskan, dengan mengamalkan dan memegang teguh Catur Prasetya itu maka setiap anggota Polri dapat mampu mencegah dan mengatasi tindak pidana yang akan terjadi. Baik itu melibatkan dirinya, keluarganya ataupun kelembagaan hingga lingkungan sekitarnya.

“Sampai saya menjabat sebagai ketua KPK, saya masih ingat dan memegang teguh Catur Prasetya,” kata Firli.

Catur Prasetya merupakan janji kesanggupan, tekad dan kesetiaan bagi seorang anggota Polri. Yaitu pertama, meniadakan segala bentuk ganguan keamanan; kedua, menjaga keselamatan jiwa raga harta benda dan hak azazi manusia; ketiga, menjamin kepastian berdasarkan hukum; keempat, memelihara perasaan tentram dan damai.

Melalui arahan penguatan budaya antikorupsi di lingkungan Polda Jateng ini, Firli berharap, dapat mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sebab, aksi atau tindak pidana korupsi bisa terjadi kapan saja dan dalam bentuk apa saja.

“Saat ini korupsi itu sudah berubah jenis dan bentuk, dan ini yang patut kita waspadai bersama,” lanjutnya.

Sementara itu Kapolda Irjen Pol. Ahmad Luthfi menyambut baik arahan yang disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri kepada jajarannya, dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Luthfi berpesan, seluruh personel Polda Jateng harus mampu menjaga integritas untuk tidak melakukan aksi tindak pidana korupsi saat bertugas.

“Sebagai anggota Polri, kita harus mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa ada pelanggaran hukum berupa aksi korupsi,” ucap kapolda.

Kapolda menyebut, di Jateng banyak proyek vital nasional yang dikerjakan dan harus dikawal agar tidak terjadi penyimpangan di bidang penyalahgunaan anggaran.

Kegiatan ini sebagai bagian dari kolaborasi antar Aparat Penegak Hukm (APH) dalam pemberantasan korupsi. Baik melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan atau yang sering disebut dengan Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi.

Dalam kolaborasi tersebut, salah satunya KPK juga intens melakukan supervisi penanganan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh APH lain, baik oleh kepolisian maupun kejaksaan.

Tugas dan kewenangan ini sebagaimana amanah Pasal 6 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

Red/K.101