Koalisi Anti Korupsi dan Anti Kriminalisasi Mendesak KPK Tindak Lanjut Pelaporan Dugaan Korupsi Wamenkumham

Jakarta, Kabariku- Sejumlah advokat membela Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. Mereka tergabung dalam Koalisi Anti Korupsi dan Anti Kriminalisasi menolak upaya kriminalisasi terhadap pelapor dugaan penerimaan uang Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melalui Koalisi Anti Korupsi dan Anti Kriminalisasi, Pengacara Deolipa Yumara selaku perwakilan koalisi meminta agar KPK serius menindaklanjuti laporan Sugeng.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Dengan menaikkan status ke penyelidikan, penyidikan dan melakukan tindakan pencekalan terhadap Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej,” kata Deolipa dalam keterangannya saat jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Selain itu, kata Deolipa, koalisi juga meminta Mabes Polri menghentikan laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Asisten pribadi (aspri) Wamenkumham, Edward Omar, Yogi Arie Rukmana, terhadap Sugeng sebagai pelapor dugaan korupsi.

“Sebagai pelapor korupsi, karena telah membungkam kebebasan sipil untuk turut serta dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi,” tuturnya.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran No B/345/11/2005/ Bareskrim tertanggal 7 Maret 2005 yang ditujukan kepada Kapolda Kapolda se-Indonesia, polisi mendahulukan penanganan kasus korupsi dan menunda laporan pencemaran nama baik.

Hal tersebut bertujuan agar proses pengusutan dugaan kasus korupsi bisa berjalan. Penanganan kasus itu korupsi tidak boleh terganggu dengan pihak-pihak yang merasa dinistakan namanya atas laporan sebuah skandal korupsi yang berproses secara hukum.

“Surat Edaran tersebut notabene merupakan tindak lanjut surat pemimpin KPK tanggal 31 Januari 2005 perihal Permohonan Perlindungan Saksi atau Pelapor ditujukan ke Kapolri,” bebernya.

Oleh karena aturan yang memiliki tujuan untuk membuka ruang partisipasi publik mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, maka koalisi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Edward Omar dari jabatan Wamenkumham.

“Mendesak Bapak Presiden Jokowi untuk memberhentikan Eddy Hiariej sebagai Wamenkumham dari jabatannya, untuk tidak menjadi beban politik bagi Koalisi Indonesia Maju,” tuturnya.

Pernyataan Sikap

Berikut Pernyataan Sikap Koalisi Anti Korupsi dan Anti Kriminalisasi:

1. Mendesak KPK untuk serius menindaklanjuti terhadap Pelaporan Dugaan Korupsi Wamenkumham Eddy Hiariej Ke KPK, menaikan status ke penyelidikan, penyidikan dan melakukan tindakan pencekalan terhadap Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

2. Mendesak Mabes Polri untuk menghentikan laporan pencemaran nama baik kepada ketua Indonesia Police Watch (IPW) sebagai Pelapor Korupsi, karena telah membungkam kebebasan sipil untuk turut serta dalam pemberantasan tidak pidana Korupsi.

Berdasarkan Surat Edaran No B/345/III/2005/Bareskrim tertanggal 7 Maret 2005 perihal Permohonan Perlindungan Saksi atau Pelapor yang ditujukan kepada Kapolda se-Indonesia yang menghimbau jajaran kepolisian di berbagai daerah agar mendahulukan penanganan laporan kasus korupsi dan menunda laporan pencemaran nama baik dari pihak-pihak yang merasa dinistakan namanya dengan adanya laporan sebuah skandal korupsi secara jelas menunjukkan hal itu.

Surat Edaran tersebut yang notabene merupakan tindak lanjut surat pemimpin KPK tanggal 31 Januari 2005 perihal Permohonan Perlindungan Saksi atau Pelapor yang ditujukan ke Kapolri ini pengejawantahan lebih lanjut spirit Pasal 41 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Peran Serta Masyarakat atau dibuka ruang partisipasi publik mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

3. Mendesak Presiden Bapak Jokowi untuk memberhentikan Eddy Hiariej sebagai Wamenkumham dari jabatannya, untuk tidak menjadi beban politik bagi Koalisi Indonesia Maju.

Koalisi Anti Korupsi dan Anti Kriminalisasi yang terdiri dari: Advokasi Penegakan Hukum dan Keadilan (TAMPAK), Pergerakan Advokat Nusantara (PEREKAT NUSANTARA), Persaudaraan Profesi Advokat Nusantara (PERADI PERGERAKAN), PANDAWA NUSANTARA, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), YAYASAN SATU KEADILAN, Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Indonesia Tax Watch (ITW), KONGRES PEMUDA INDONESIA, REGULATION WATCH, INSTITUT HUKUM INDONESIA, dan Indonesia Police Watch (IPW).***

Red/K.101