KPK Periksa Jaksa Fungsional Jampidsus Hingga Cleaning Service Sebagai Saksi Kasus Suap Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung

Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, SH., menyampaikan, Salah satu diantaranya, Jaksa Fungsional pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) atas nama Dodi W Leonard Silalah.

“Hari ini, pemeriksaan saksi TPK suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, untuk tersangka SD dkk,” kata Ali melalui keterangannya. Selasa (20/12/2022).

Selain itu, Tim Penyidik KPK juga memeriksa tiga saksi lainnya, yakni: Staf Honorer di MA, Ahmad Fauzi; dua Cleaning Service (CS) MA pada ruangan Tsk SD, Fauzi dan Aji Wijayanto; dan satu pihak Wiraswasta, Riris Riska Diana.

“Pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi (TPK) suap pengurusan perkara di MA dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan,” ujar Ali.

Berdasarkan informasi, Dodi W Leonard Silalah merupakan pelapor Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan melakukan pelanggaran kode etik berupa permintaan fasilitas khusus rumah sakit.

Diketahui, Dody W Leonard Silalahi (DW) seorang Jaksa yang dijatuhi sanksi oleh Dewas karena pelanggaran etik perbuatan asusila atau perselingkuhan dengan staf informasi dan data KPK berinisial SK.

Dewas sebelumnya telah menyatakan, DW dan SK terbukti bersalah melakukan perbuatan perselingkuhan dan melanggar nilai dasar integritas sebagaimana diatur Pasal 4 Ayat (1) huruf n Peraturan Dewan Pengawas (Perdewas) Nomor 3 Tahun 2021.

Putusan itu dijatuhkan pada 7 Maret 2022 oleh Ketua Majelis, Tumpak H Panggabean, SH.

Sebelumnya, Dalam kasus suappenanganan perkara di MA, KPK menetapkan Sudrajad Dimyati sebagai tersangka pasca KPK melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Jakarta dan Semarang pada Rabu (21/9/2022) lalu.

Sudrajad menerima uang sebesar Rp800 juta. Uang tersebut diterima Sudrajad lewat perantara bernama Elly Tri Pangestu yang merupakan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 14 orang sebagai tersangka. Proses penetapan tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti dari proses penyidikan perkara dugaan suap.***

Red/K.000

Berita Terkait: