Pemanggilan Prajurit TNI oleh APH, Jenderal Andika: “Pemanggilan Itu Soal Teknis Saja, Tetapi Kalau Diperlukan Ada Mekanismenya”

Kabariku- Penegak hukum, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lainnya tidak lagi bisa sembarangan memanggil prajurit TNI untuk dimintai keterangan. Pemanggilan terhadap prajurit TNI terkait peristiwa hukum harus melalui komandan atau kepala satuan.

Peraturan itu tercantum dalam ST Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum.

Dikutip dari siaran resmi Pasmar 2 Marinir TNI, dasar penerbitan ST Panglima ini menyusul adanya beberapa kejadian pemanggilan prajurit TNI oleh Pihak Kepolisian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Aturan ini untuk menghindari kesalahpahaman, meminimalkan permasalahan hukum, dan terselenggaranya ketaatan prajurit TNI.

Terdapat empat poin aturan dalam ST Panglima Nomor ST/1221/2021 tersebut.

Berikut ini aturan lengkapnya:

1.Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

2.Pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan atau Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

3. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

4. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum.

Aturan internal TNI ini berlaku untuk pemanggilan oleh Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan. Surat telegram ini bertandatangan dan berstempel Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono.

Pernyataan Panglima TNI

Panglima Jenderal TNI Muhammad Andika Perkasa, S.E., M.A., M.Sc., M.Phil, Ph.D. , memastikan tidak menutup diri atas pemeriksaan aparat penegak hukum (APH) terhadap prajuritnya meski surat telegram (ST) yang mengatur terkait hal itu telah diterbitkan.

Jenderal Andika mengatakan bahwa pihaknya juga akan merujuk pada aturan perundang-undangan terkait dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia.

“Jadi mekanisme soal pemanggilan segala macam itu soal teknis saja, tetapi ya kalau diperlukan kan selama ini sudah berlangsung dan ada mekanismenya. Sama sekali bukan berarti kita menutup pemeriksaan, tidak. Sama sekali tidak,” kata Andika saat berkunjung ke  Mabes Polri, Jakarta Selatan. Selasa (23/11/2021).

Andika mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai Surat telegram Panglima TNI tersebut. Sebab, surat telegram itu diterbitkan pada 5 November 2021, sebelum dirinya menjabat sebagai Panglima TNI.

“Saya harus cek lagi (surat telegramnya). Tetap saya harus ikuti peraturan perundangan, harus. Tetapi kan kalau soal proses hukum itu memang sudah lama, sudah ada undang-undangnya,” ucap Andika.

Meskipun belum mengetahui isi secara lengkap telegram dimaksud, Panglima TNI memastikan pihaknya akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia meyakini prajurit TNI akan kooperatif mendukung proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.

“Selama ini sudah berlangsung. Sudah berlangsung dan ada mekanismenya. Sama sekali bukan berarti kita menutup pemeriksaan, tidak. Sama sekali tidak,” kata Andika.

Dua institusi penegak hukum yaitu Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung telegram tersebut. Kedua lembaga meyakini hal itu tidak akan mengganggu penanganan perkara. Akan tetapi, sejumlah pihak termasuk pakar hukum mendesak Andika meninjau ulang bahkan mencabut aturan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempersoalkan telegram Panglima TNI perihal pemanggilan prajurit TNI dalam proses hukum harus melalui persetujuan dari komandan atau kepala satuan.

Lembaga antirasuah meyakini aturan baru tersebut tidak akan menghalangi proses penegakan hukum yang berjalan.

“Kami yakin, aturan tersebut tidak akan menghambat proses-proses penegakan hukum yang dilakukan oleh APH (Aparat Penegak Hukum) termasuk KPK,” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri. Rabu (24/11.2021).

Ali menegaskan dalam konteks pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dibutuhkan komitmen, dukungan, dan sinergi seluruh elemen masyarakat melalui peran, tugas, dan fungsinya masing-masing.

Baik melalui pendekatan pencegahan, penindakan, maupun pendidikan untuk memupuk pribadi yang berintegritas dan antikorupsi.

“KPK dan TNI punya semangat yang sama untuk mendukung pemberantasan korupsi,” ucap dia.

Telegram dikeluarkan diakhir masa jabatan mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Marsekal Hadi menjelaskan, aturan tersebut bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman dan kegamangan prosedur, yang selama ini membayangi ketika seorang prajurit TNI dipanggil dimintai keterangan atau klarifikasi terkait proses hukum.

Panglima TNI menerbitkan Surat Telegram (ST) nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal Eko Margiyono atas nama Panglima.

Pada 5 November, Panglima TNI masih dijabat oleh Marsekal Hadi Tjahjanto, sementara Andika Perkasa resmi dilantik pada 17 November 2021. Meski demikian, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan Surat Presiden berisikan nama Andika sebagai calon tunggal Panglima TNI pada 4 November.

Mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto merespon

Aturan baru pemeriksaan prajurit TNI yang kini menimbulkan pro kontra. Hadi meminta agar aturan yang tertuang dalam ST Panglima TNI bernomor ST/1221/2021 yang diteken 5 November 2021 itu dipahami secara utuh.

Hadi mengklaim aturan itu justru bertujuan mencegah kesalahpahaman dan kegamangan prosedur, yang selama ini membayangi ketika seorang prajurit TNI dipanggil, untuk dimintai keterangan atau klarifikasinya terkait proses hukum.

“Surat Telegram Nomor 1221/2021 yang ditandatangani Kasum (Kepala Staf Umum) an (atas nama) Panglima adalah dalam rangka mencegah kesalahpahaman dan kegamangan prosedur jika Prajurit TNI dibutuhkan keterangannya dalam suatu peristiwa hukum,” ujar Hadi dilansir dari CNNIndonesia. Kamis (25/11/2021).

Menurut Hadi, aturan yang keluar di akhir masa jabatannya itu hanya berlaku jika prajurit TNI dimintai keterangannya oleh aparat penegak hukum.

Hadi menjelaskan aturan baru pemeriksaan prajurit TNI itu justru menunjukkan prajurit TNI tunduk kepada hukum dan peradilan militer.

“Saya ulangi, jika dibutuhkan keterangannya, titik,” tegas Hadi.

Oleh karena itu, lanjut Hadi, jika cara meminta keterangannya diberikan rambu-rambu khusus oleh Mabes TNI, maka secara tegas hal ini menyatakan jika prajurit TNI tetap tunduk kepada hukum dan peradilan militer.

Dalam telegram Panglima TNI, termaktub empat poin tersebut menekankan soal proses hukum. Total terdapat 14 pejabat di institusi militer yang diberikan telegram itu.

Meliputi, KSAD, KSAL, KSAU, KASUM TNI, Irjen TNI, para Pangkobagwilhan, Dansesko TNI, Danjen Akademi TNI, Kabais TNI, Dankodiklat TNI, Koorsahli Panglima TNI, Para Asisten Panglima TNI, Para DAN/Kabalakpus Mabes TNI dan terakhir Dandenma Mabes TNI.***