Eks Staf KSP: ‘Revolusi Mental itu Mencopot Menteri Sofyan Jalil Akibat Melindungi Mafia Tanah’

JAKARTA, Kabariku- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil beberapa pekan terakhir menggalakan perangi melawan mafia tanah. Bahkan Ia membentuk satgas antimafia tanah untuk pertama kali dalam sejarah kementerian ini.

Carut marut konflik pertanahan, beberapa pihak meminta Sofyan Djalil mengundurkan diri dari jabatannya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Sudah 7 tahun Sofyan Jalil jadi Menteri di Kabinet Jokowi dan selalu membangkang atas pidato Presiden tentang mafia tanah di kementeria BPN itu,” kata BeaThor Suryadi. Sabtu (23/10/2021).

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden era 2014- 2019 menjelaskan dalam pers rilisnya, Awal Pidato itu tahun  2017 dan terakhir, di istana Bogor pada Rabu 20/9/2021 lalu.

“Anehnya Sofyan tidak juga melakukan trobosan kebijakan atas marak nya Mafia di kantor BPN ATR tersebut,” ujarnya.

Dalam rilis yang berjudul ‘Revolusi Mental itu mencopot Menteri Sofyan Jalil akibat melindungi Mafia Tanah’, BeaThor menyebut Sofyan Djalil terindikasi bagian dari Mafia Tanah.

“Pertama, Tidak melaksanakan Putusan PK No 121 Mahkamah Agung tentang keterbukaan Informasi Lahan Tanah,” katanya.

Kedua, indikasi yang disampaikan BeaThor adalah; Tidak melaksanakan program GeoSpasial untuk Peta Satu Data, atas basis titik Koordinat yang seharusnya tercantum pada surat surat tanah.

“Ketiga, Tidak memaksimalkan  struktur kementerian ATR BPN, sehingga banyak timbul kasus konplik ukur lahan, kehilangan warkah, floting salah lahan, dll,” ungkapnya.

Bahkan, jelas BeaThor, Pidato Presiden itu menyebutkan, ada kasus 40 thn tidak juga selesai.
“Jika Sofyan paham, sebuah kasus konflik layaknya dalam waktu 3 tahun selesai,” cetusnya.

Lebit lanjut mantan Tenaga Ahli Staf Presiden ini mengatakan, Sofyan tidak berani lakukan Adu Data atas berkas warga para pihak yang lahan nya sedang berkonplik.

“Gelar perkara kasus konplik itu menyebabkan Aparat BPN anti pro Rakyat kecil,” ujarnya.

Jika Sofyan Cerdas, kata BeaThor, melalui citra foto udara yang sudah banyak dimiliki BPN dan BIG pun akan dengan mudah melihat dengan kasat mata.

“Bahwa apakah diareal yg akan diberikan HGU dan HGB untuk Pengusaha tersebut kosong atau ada lahan garapan warga”.

Menurutnya, Kalau ada lahan garapan warga didalam enclave tersebut maka BPN harus laksanakan perintah Presiden,
“Diberbagai pidatonya tentang sengketa tanah, untuk memberikan kepastian hak atas tanah terhadap lahan garapan warga tersebut dengan segera, lalu kemudian memberikan HGB atau HGU kepada pengusaha,” tandasnya.

Sementara dalam keterangan Jubir BPN TaufikurRahman dijelaskan, terbukti bahwa didalam Pemberian HGU dan HGB untuk pengusaha BPN ternyata tidak memeriksa, apakah didalam areal HGU atau HGB yang akan diberikan tersebut terdapat tanah yang  dimiliki warga /dikuasai warga atau kosong clear and clean.

“Padahal tanah-tanah yang dimiliki warga telah dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik itu semua data dan petanya ada di Kantor BPN,” jelasnya.

“Dan juga telah ada koordinat geospatialnya sehingga mudah dengan kasat mata dilihat dan disimpulkan apakah pemberian HGU /HGB kepada pengusaha sudah clean and clear atau masih berpotensi sengketa,” tambah BeaThor.

BeaThor menyebut, BPN malah berlindung di ‘Balik Tembok’ kewenangan Instansi lain dalam memberikan HGU dan HGB.

“Padahal sengketa Agraria justru terjadi karena BPN tidak mencantumkan Koordinat Geospasial didalam Setiap Sertifikat Hak milik Warga dan HGU Pengusaha,” BeaThor menutup.

Untuk informasi, gagasan ‘Revolusi Mental’ pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai.

Kemudian, Digaungkannya kembali gerakan ‘Revolusi Mental’ oleh Presiden Joko Widodo. Jiwa bangsa yang terpenting adalah jiwa merdeka, jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan. Jiwa merdeka disebut Presiden Jokowi sebagai positivisme.

Sesuai dengan Inpres No. 12 Tahun 2016 Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang bertumpu pada tiga nilai-nilai strategis, yaitu Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong.

Praktek revolusi mental itu adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. ***

Red/K.000