Pemerintah Larang WNA Masuk Mulai 1 Hingga 14 Januari 2021, Inilah Sebabnya

KABARIKU – Mulai tanggal 1 hingga 14 Januari 2021, Pemerintah Indonesia melarang warga negara asing (WNA) masuk ke seluruh wilayah Indonesia. Pelarangan ini berlaku untuk WNA dari semua negara.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Demikian keputusan rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (28/12/2020) yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden sore harinya.

Pelarangan masuknya WNA dari seluruh negara ini diputuskan setelah munculnya jenis baru virus Covid-19 yang memiliki tingkat penyebaran lebih cepat.

“Memutuskan untuk menutup sementara, saya ulangi untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021, masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia,” jelas Menlu Retno Marsudi didampingi Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito.

Sementara itu, bagi WNA yang sudah terlanjur tiba di Indonesia pada Senin hari ini hingga 31 Desember 2020, akan diberlakukan aturan sesuai adendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 3 tahun 2020. Ketentuan tersebut antara lain:

a. menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2×24 jam sebelum jam keberangkatan, dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau EHAC Internasional Indonesia

b. pada saat kedatangan di Indonesia melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif maka WNA melakukan karantina wajib selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan

c. setelah karantina 5 hari melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif maka pengunjung diperkenankan meneruskan perjalanan.

Masih menurut Menlu, sesuai dengan UU No 6 Tahun 2011 Pasal 14, warga negara Indonesia (WNI) tetap diizinkan kembali ke Indonesia dengan melaksanakan ketentuan dalam adendum SE Satgas Penanganan Covid-19 No 3 Tahun 2020.

Sementara itu, lanjutnya, pelarangan WNA masuk ke Indonesia dikecualikan untuk pejabat negara setingkat menteri ke atas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Has)