KABARIKU – Pro kontra wacana pemulangan 660 WNI eks ISIS dari Timur Tengah ke Indonesia terus menggelinding. Presiden menyatakan secara pribadi enggan. Sementara sejumlah petinggi negara berbeda pendapat. Ada yang menyebut layak diberi kesempatan, ada yang menyatakan siap menerima, ada pula yang menyebutnya ngaco.
Ini rangkuman Kabariku atas pendapat para petinggi negara terhadap wacana pemulangan WNI eks ISIS.
Presiden Joko Widodo:
“Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas (rapat terbatas kabinet) lo ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang ‘tidak’. Tapi masih dirataskan. Keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).
Wapres KH Ma’ruf Amin:
“Ini saja kita virus Corona saja kan kita harus berhati-hati, bahkan dilakukan observasi, isolasi. Nah, ini juga mesti dipikirkan. Ini kalau menular bahaya sudah,” katanya Rabu (5/2/2020)
Menkopulhukam Mahfud MD:
“Kalau Anda tanya ke saya, Mahfud, saya enggak setuju dipulangkan. Itu ngaco!,” kata Mahfud, Rabu (5/2/2020) siang.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto:
“Ya nanti tentunya nanti ada lembaga-lembaga yang diberi wewenang. Saya kira itu tugas BIN, Kepolisian untuk teliti mereka,” ujar Prabowo di Natuna, Rabu (5/2/2020).
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi
“Kami menilai masih ada potensi ancaman keamanan terkait hal tersebut, karena bagaimanapun mereka bukan saja sekadar terpapar paham radikal, tetapi sebagian dari mereka adalah pelaku yang terlibat langsung dalam kegiatan di ISIS,” kata Zainut dalam keterangan tertulis, Kamis (6/2/2020).
Guberur Jabar Ridwan Kamil
“Iya lah (diterima) kan warga sendiri, asal insyaf ,tidak melakukan lagi kegiatan kegiatan yang ilegal melanggar hukum,” ucap Emil di Bandung, Rabu (5/2/2020).
Namun Emil menambahkan, ia akhirnya akan mengikuti keputusan pusat mengenai eks ISIS.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal.
“Kalau mereka bertobat, ya, jangan ditolak, beri kesempatan untuk memperbaiki diri. Memang harus dibahas secara hati-hati keputusan pengembalian ini. Kalau masih mengancam ketenteraman negara harus diantisipasi,” jelasnya Rabu (5/2/2020). (Ref)