KABARIKU – Sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di Kantor DPRD Tulungagung, Jawa Timur, Senin (17/2/2020). Penggeledahan dilakukan terkait kasus Ketua DPRD Tulungagung Supriyono yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Diberitakan, KPK menetapkan Supriyono sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung, pada tahun anggaran 2015-2018.
Kasus Supriyono merupakan pengembangan dari kasus suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang telah divonis 10 tahun penjara pada Februari 2019 lalu.
Selain melakukan penggeledahan, petugas juga sempat memeriksa sejumlah ASN di DPRD, di antaranya Sekretaris DPRD Budi Fatahilah.
Sekitar 6 jam petugas KPK berada di Gedung DPRD. Mereka pun menyita sejumlah dokumen. Ada tiga kardus dokumen dan lima koper yang dibawa petugas KPK. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibawa dengan empat mobil.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya kegiatan KPK di DPRD Tulungagung.
“Dan ada beberapa dokumen yang diamankan,” ujarnya.
Kasus Ketua DPRD Tulungagung terungkap dalam persidangan Syahri Mulyo yang membeberkan ada sejumlah uang diberikan kepada Ketua DPRD. Uang itu sebagai biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan uang mahar.
Sidang itu pun membeberkan bahwa uang mahar kepada Supriyono diberikan untuk mendapatkan anggaran, baik dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), maupun bantuan provinsi. Uang itu dikumpulkan dari uang fee para kontraktor.
Supriyono diduga menerima uang sekitar Rp3,75 miliar. Rinciannya, dari fee proyek APBD Murni dan APBD perubahan selama 4 tahun berturut pada 2014—2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.
Kemudian, penerimaan untuk memperlancar pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014—2018. Selain itu, fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar. (Ref)