KABARIKU – Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) lewat kuasa hukumnya telah melengkapi perbaikan permohonan pengujian UU 2/2020 tentang Corona dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (13/7/2020).
Kuasa hukum ProDEM, Ruth Yosephine, menyampaikan, ada tujuh poin perbaikan permohonan yang disampaikan tim advokasi ProDem pada perkara nomor 42/PUU-XVIII/2020 tersebut.
Pertama, soal substansi persoalan. Tim kuasa pemohon menyampaikan bahwa substansi persoalan tidak berubah seperti sidang sebelumnya.
“Jadi kami tetap menguji sejumlah pasal di dalam lampiran UU 2/2020 yang telah menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan UU yang dimaksud dalam pasal yang terdapat dalam UUD,” jelas Ruth saat menyampaikan perbaikan dalam sidang di MK.
Bertindak sebagai Hakim Ketua ialah Aswanto.
Kedua, sistematika penyesuaian sesuai dengan yang berlaku umum di Mahkamah Konstitusi.
“Jadi sesuai dengan arahan dari yang mulia, bahwa untuk mengadakan pendahuluan, jadi kami langsung menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.
Ketiga, jumlah pemohon berjumlah 50 orang sebagaimana surat kuasa yang telah didaftarkan pada awal pengajuan.
Keempat, menjelaskan legal standing pada pemohon.
Kelima, kuasa pemohon sama sekali tidak mengubah posita, namun hanya menyederhanakan posita yang terdahulu tanpa mengubah substansi dari posita-posita sebelumnya.
Keenam, mengenai argumentasi hukum, kuasa hukum membuat secara singkat, padat, dan jelas. Argumentasi hukum tersebut merupakan kumulatif dari para pemohon sehubungan dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami para pemohon.
“Nah, kami mau minta permohonan ke majelis karena dalam perbaikan kami, poin nomor 12 argumentasi hukum itu ada kesalahan pengetikan yang mulia. Di halaman 81 kami tuliskan bahwa UU 17/2007 sedangkan yang kami maksud bukan UU tersebut, namun UU 17/2003 tentang Keuangan Negara,” tutur Ruth.
Ketujuh, petitum tidak diubah sama sekali dan masih menggunakan petitum sebelumnya saat pengajuan permohonan.
“Kami hanya menyelaraskan petitum kami dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon,” paparnya. (Has)
