KABARIKU – Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada 2020 diresmikan pada Jumat (12/6/2020) kemarin. Peraturan tersebut diundangkan menjadi PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil GUbernur, Bupati/Wakil Buati dan Walikota/Wakil Walikota tahun 2020.
“Peraturan KPU tentang perubahan tahapan terkait dengan lanjutan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 itu telah diundangkan hari ini dengan Nomor 5 jadi PKPU Nomor 5 Tahun 2020,” kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2020).
Raka menyampaikan, revisi atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 dilakukan untuk menyesuaikan tahapan, program, dan jadwal Pilkada dengan situasi pandemi Covid-19.
Dijelaskannya, ada dua perbedaan antara PKPU No 5 dengan PKPU No 15. Pada PKPU No 15, tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan dimulai pada 18 Juni 2020, sementara di PKPU No 5 tahapan itu mundur menjadi tanggal 24 Juni 2020.
Perbedaan lainnya, lanjut Raka, jadwal penyerahan data pemilih tambahan dari Kementerian Dalam Negeri ke KPU yang dirancang tanggal 15 Juni 2020, dalam PKPU No 5 menjadi 18 Juni 2020.
“Jadi secara keseluruhan, tidak ada perubahan signifikan dari PKPU no 15 ke PKPU no 5, kecuali jadwal dimulainya pelaksanaan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan tadi,” jelas Raka.
Ditambahkannya, pada tanggal 15 Juni, tahapan pilkada menginjak pada pengaktifan kembali penyelenggara pilkada ad hoc, yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK), atau panitia pemungutan suara (PPS).
Pengaktifan kembali penyelenggara pilkada ad hoc, merupakan dimulainya tahapan pra pencoblosan, sementara pencoblosan Pilkada 2020 ditetapkan digelar pada 9 Desember 2020. (Has)
