KABARIKU– Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) melaksanakan fungsinya secara optimal. Menurutnya, jika APIP melaksanakan fungsinya secara optimal, maka percepatan pembangunan daerah dapat terlaksana, di sisi lain aparat pemerintah daerah yang terjerat pidana pun akan berkurang.
Tito menjelaskan, hasil pemeriksaan APIP berupa tiga hal. Pertama, kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara. Terhadap kesalahan itu, dalam waktu paling lama 10 hari kerja, wajib dilaksanakan penyempurnaan administrasi.
Kedua, kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Terhadap kesalahan itu, paling lambat 10 hari kerja wajib dilakukan penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian keuangan negara.
“Hasil tersebut juga wajib disampaikan kepada institusi penegak hukum, yakni pihak kejaksaan dan kepolisian dalam waktu lima hari kerja,” katanya.
Ketiga, yaitu tindak pidana yang bukan bersifat administratif. Terhadap kesalahan ini, APIP wajib menyampaikan kepada kejaksaan dan kepolisian dalam waktu paling lama lima hari kerja.
“Hasil-hasil pemeriksaan Irjen (inspektorat jenderal) dan jajaran APIP daerah tersebut dilaporkan kepada Mendagri melalui Irjen,” ujar Tito.
Konsekuensinya, lanjut Mendagri, diberikan pembinaan, sanksi administrasi atau ditindaklanjuti dengan penegakan hukum melalui Kejaksaan atau Kepolisian. (Ref)
