KABARIKU – Mahkamah Agung (MA) melarang pungutan terkait pelantikan dan pembiayaan kegiatan dinas lainnya di lingkungan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran MA (SEMA) Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Larangan Pungutan terkait Pelantikan dan Pembiayaan Kegiatan Dinas Lainnya. Surat ditandatangani Ketua MA Muhammad Syarifuddin pada 8 Juli 2020 dan ditujukan kepada kepala/ketua pengadilan tingkat banding dan kepala/ketua pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.
Larangan pungutan ditujukan untuk mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka bersama ini MA memerintahkan dua hal.
Pertama, pelaksanaan kegiatan pelantikan dan kegiatan dinas lainnya harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang mendukung pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.
Dua, biaya pelaksanaan kegiatan dinas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung atau masing-masing satuan kerja. Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan.
SEMA ditembuskan ke lima pihak. Masing-masing yakni para Wakil Ketua MA, para Ketua Kamar MA, para hakim agung MA, para hakim adhoc pada MA, dan para pejabat eselon I di lingkungan MA. (Has)
