JAKARTA, Kabariku- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, Ak., S.H., CFE., mengatakan dirinya kagum dengan partai tersebut. Apalagi, PKS digerakkan oleh cendikiawan muslim.
“Saya betul-betul waktu itu kagum juga dengan PKS awal-awal itu kan, digerakkan oleh kaum cendekiawan muslim, itu betul-betul militan,” kata Alex saat membuka kegiatan yang ditayangkan di YouTube KPK RI, Selasa (19/7/2022).
Hanya saja, Alex menuturkan, ditengah gerakan partai, ternyata Lutfhi justru terjerat kasus korupsi. Alex menyinggung kasus suap daging sapi impor yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfhi Hasan Ishaaq.
Hal tersebut disampaikan Alex saat membuka acara program kegiatan KPK “Politik Cerdas Berintegritas Terpadu Tahun 2022” (PCB) yang diselenggarakan sebagai langkah pencegahan korupsi.
Kali ini giliran PKS menghadiri PCB di Gedung Merah Putih KPK.
“Sampai ketika ada kecelakaan itu. Itu tentu menjadi pembelajaran untuk PKS. Kebetulan saya waktu itu masih jadi hakim di PN Jakarta Pusat yang menyidangkan perkara itu,” tutur Alex.
Alex berharap PKS bisa mengambil pelajaran dari kasus Lutfhi Hasan Ishaaq. Dirinya meyakini, Presiden PKS Ahmad Syaikhu adalah orang yang berintegritas.
“Pengalaman itu menjadi pelajaran yang pahit saya kira, dan itu bisa menjadi bahan bapak-bapak untuk melakukan introspeksi,” tegasnya.
Alexander juga menitip pesan kepada PKS terutama untuk anggota fraksi di DPR. Mereka diharap dapat menyusun perundangan tanpa perlu melakukan praktik politik uang.
Apalagi, KPK kerap mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan politik uang.
“Teman-teman Pak Habib (Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi) dan teman di DPR ketika menyusun UU dan lain sebagainya itu tak ada lagi istilahnya money politic dan sebagainya,” ujarnya.
“Kami sadar bahwa untuk menjalankan partai politik itu perlu biaya. Dalam rangka itu KPK sebenarnya sudah melakukan kajian pembiayaan partai politik,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi menilai program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejalan dengan partainya.
Ia berharap, program pendidikan antikorupsi yang diberikan KPK bakal bermanfaat bagi partai-partai untuk menghadapi pemilihan umum (pemilu) 2024 yang akan datang.
“Cocoklah (dengan PKS) kita kan sejalan. Kita berharap apa yang disampaikan oleh KPK semoga partai-partai ini akan menjadi positif dan bekerja sama yang baik,” ujar Aboe Bakar usai
Aboe menjelaskan, kehadirannya di kantor KPK merupakan undangan dari lembaga antirasuah itu guna memberikan pengarahan dalam persiapan pemilu.
“Diundang KPK, dalam rangka mendapat semacam pengarahan bagaimana partai-partai politik itu menghadapi Pemilu, makanya dibikin politik bersih lah kira-kira begitu,” ucap Anggota Komisi III DPR itu.
Dalam acara PCB ini, KPK mengundang para ketua umum (ketum), sekretaris jenderal (sekjen) dan bendahara umum (bendum) dari 20 Partai politik (Parpol).
Program ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam melakukan penguatan parpol dan penyelenggara Pemilu.
KPK bakal memberikan pembekalan antikorupsi untuk para pengurus parpol baik di pusat maupun daerah, serta pembelajaran mandiri antikorupsi secara elektronik yang rencananya akan diselenggarakan pada rentang Mei-Juli 2022.
“Kegiatan ini kita lakukan karena kita melihat dan ini kita jadikan sebagai milestone menghadapi dan menjelang kegiatan tahun politik tahun 2024 yang akan datang,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (12/4/2022) lalu.
“Kita akan mengundang ketua umum partai-partai, sekjen partai, dan bendahara partai yang akan hadir secara fisik di KPK, sementara yang lain bisa mengikuti secara virtual,” ucap dia.
Program ini bakal diikuti oleh 20 parpol yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Kemudian, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Selain itu, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Nanggroe Aceh, dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh.
“Parpol menjadi perhatian khusus karena kita menyadari bahwa partai ini adalah tempat rakyat untuk menyuarakan dan menyalurkan suaranya,” ucap Firli. “Kita berharap partai politik nanti akan menjadi agen perubahan, khususnya agen perubahan untuk membangun budaya antikorupsi,” Firli menutup.***
Red/K.101
