KABARIKU – Tim Kejaksaan Agung yang mengungkap kasus dugaan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menemukan fakta sementara bahwa kerugian negara di perusahaan tersebut senilai Rp 13,7 triliun lebih.
“Itu hanya perkiraan awal, diduga akan lebih dari itu,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam keterangannya kepada para wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Kejaksaan Agung pun telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor PRINT-33/F.2/Fd.2/12/2019 tertangal 17 Desember 2019. Sebanyak 89 orang saksi telah diperiksa, akan tetapi hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
Burhanuddin menyebutkan, kerugian negara di Jiwasraya terjadi karena pihak pengelola melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Misalnya, terkait pengelolaan dana dari program asuransi JS Saving Plan yang mengakibatkan perusahaan mengalami gagal bayar terhadap klaim yang jatuh tempo.
Selain itu, menurut Burhanuddin, manajemen perusahaan diduga melanggar prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi, sehingga banyak melakukan investasi dengan resiko tinggi (high risk).
“Tujuannya untuk mengejar keuntungan yang tinggi atau high return,” jelasnya.
Burhanuddin menyebutkan, dugaan pelanggaran pada prinsip kehati-hatian tersebut terlihat dari penempatan investasi senilai Rp 5,7 triliun dari aset, di mana 95 persen di antaranya ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja buruk.
“Sisanya sebesar 5 persen yang diinvestasikan ke perusahaan dengan kinerja baik,” katanya.
Kemudian, penempatan reksadana sebanyak 59,1 persen senilai Rp 14,9 triliun dari aset, di mana hanya 2 persen yang dikelola oleh manager investasi Indonesia yang berkinerja baik, sementara 98 persen dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk.
“Jiwasraya melakukan investasi di 13 perusahaan manajer investasi (MI) yang mengelola reksa dana,” kata Burhanuddin.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman menambahkan, penyidikan kasus Jiwasraya sebenarnya sudah ditangani sejak Juni 2019 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun, karena pertimbangan bahwa kasus ini merupakan kasus besar, maka pihak Kejati melimpahkannya kepada Kejagung.
Adi menjelaskan, Kejagung sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus Jiwasraya berjumlah 16 orang. Dari jumlah itu, anggota 12 orang dan pimpinan tim empat level. (Ref)
