KABARIKU – Meski pemerintah telah menegaskan menolak pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), namun ternyata demo-demo terus berlanjut.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai, demo-demo yang muncul belakangan itu dilakukan oleh kelompok yang mencari isu untuk menghantam pemerintah.
“Apapun yang dilakukan pemerintah harus dihantam. Sehingga, sekarang masih muncul demo penolakan RUU HIP. Padahal pemerintah sudah menjelaskan bahwa tidak setuju membahas RUU HIP,” kata Menkpolhukam saat berkunjung ke Jawa Timur, menyerahkan bantuan obat dan alat pelindung diri (APD) untuk membantu penanganan Covid-19, di Jawa Timur.
Bantuan diserahkan di Gedung Grahadi Surabaya, Minggu (5/7/2020). Hadir dalam kesempatan itu Menteri BUMN Erick Tohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta para pejabat lainnya.
Bantuan yang diberikan berupa 100.000 tablet obat avigan, 10.000 baju hazmat, dan 100.000 masker.
Mahfud menegaskan, pemerintah tidak setuju membahas RUU itu kalau tidak dicantumkan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).
“Kita tidak setuju kalau itu (Tap MPRS) tidak dimasukkan, karena itu yang menjadi penolakan masyarakat. Semua agama menolak komunisme,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Timur, Hamid Syarif meminta DPR dan pemerintah segera mencabut dan membatalkan RUU HIP. Dia juga berharap kelompok keagamaan tidak terprovokasi terhadap segala hal yang memecah belah kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.
“Semua komponen bangsa harus memusatkan segala tenaga dan pikiran, daya serta upaya untuk menanggulangi pandemi Covid-19,” ujarnya. (Ref)
